MAKLUMAT — Muhammad Mirdasy, atau akrab disapa sebagai “Abah Mirdasy,” ia adalah sosok yang selama ini menginspirasi penulis dalam melakukan aktivitas akademis, literasi politik, dan aktivitas keorganisasian. Mendiang Abah Mirdasy, penulis kira merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah Jawa Timur yang egaliter.
Bagaimana tidak, ia tidak segan-segan untuk membagikan pengalaman dan ilmunya pada setiap kader dengan cuma-cuma, di tengah-tengah situasi zaman yang serba komersialisasi keilmuan. Abah Mirdasy dalam pandangan penulis, ia bukan hanya sekadar tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, lebih dari itu, Abah Mirdasy merupakan pemikir sekaligus penggerak perjuangan politik civil society melalui Muhammadiyah.
Jika diruntut secara background, Abah Mirdasy sempat menjadi politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur 2016-2023. Tetapi, dalam situasi tersebut, dengan rela hati, Abah Mirdasy juga menghibahkan perjuangannya di persyarikatan dengan menjadi Ketua Lembaga Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jawa Timur, saat periode 2022-2027.
Perjalanan yang begitu panjang ketika ia menjabat sebagai Ketua LHKP PWM Jawa Timur, tak terlepas dari peran-peran strategis. Peran strategis yang diakumulasi oleh Abah Mirdasy, yang penulis paling soroti ialah menjadi jembatan kader-kader Muhammadiyah yang ingin berpolitik melalui jalur legislatif dalam Pemilu 2024. Pada dekade ini, Abah Mirdasy berkesempatan juga menjadi Ketua Pelaksana Tim Pemenangan Jihad Politik Muhammadiyah (Tim Jipolmu).
Dalam tim ini tersusun dari pelbagai macam background personalia, dengan bidang yang sesuai kompetensi mereka. Sungguh tanggung jawab yang terbilang berat, karena pertama, positioning Persyarikatan Muhammadiyah dalam politik kebangsaan. Kedua, mengingat Khittah Perjuangan Denpasar 2002 termaktub bahwa Persyarikatan tidak terafiliasi oleh partai politik manapun itu.
Dengan posisi seperti itu, penulis membayangkan bahwa strategi untuk menyelaraskan perjuangan politik Muhammadiyah yang diusung oleh Abah Mirdasy dengan tetap memegang teguh Khittah Perjuangan Denpasar 2002 menjadi sesuatu kebaruan dalam paradigma kajian civil society.
Menurut Alexis de Toqueville, civil society ialah sebuah kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik. Artinya, peran yang dibawakan oleh Abah Mirdasy dalam memperjuangkan Jipolmu menjadi bahasan kontemporer kaitannya dengan diskursus ilmu politik. Bagaimana tidak, saat ini dalam diskursus ilmu politik, biasanya paling banyak hanya membahas mengenai dinamika politik secara kelembagaan maupun kepartaian.
Bahasan mengenai civil society dalam politik tentu menarik untuk diulas, terlebih lagi jika memiliki tujuan politik tertentu yang diperjuangkan melalui strategi politik yang relevan. Apalagi peran tersebut dijalankan oleh organisasi non-politik seperti Muhammadiyah. Demikian Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kausalitas politik akan peran civil society dalam mempengaruhi kepentingan politik. Terlebih lagi civil society memiliki peran lain sebagai kelompok penekan di sistem pemerintahan.
Seiring dengan itu, ternyata pemikiran akan pergerakan civil society dalam mempengaruhi fragmentasi kehidupan politik telah tercermin melalui pemikiran Abah Mirdasy. Penulis sendiri pernah mengangkatnya melalui artikel berjudul Political Marketing Communication Strategies of LHKP Muhammadiyah East Java for the 2024 Legislative Elections.
Sedari awal proses pengerjaan, peneliti banyak perbincangan dengan Abah Mirdasy sebagai Ketua LHKP PWM Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Pemenangan Jipolmu untuk kemudian mengulas bagaimana strategi dan komunikasi politik yang dilakukan oleh LHKP Jawa Timur dalam memenangkan kader-kader Muhammadiyah ketika berkontestasi di Pemilu Legislatif 2024. Berdasarkan data yang telah peneliti himpun, setidaknya terdapat 70-an nama-nama calon legislatif dari kader Muhammadiyah Jawa Timur yang berkontestasi di Pemilu Legislatif 2024.
Tetapi, dalam perjuangan politik tentu ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, khususnya dalam segmen strategi politik, dan komunikasi politik. Strategi politik merupakan akumulasi cara yang digunakan oleh individu politik atau organisasi politik untuk memenangkan tujuan-tujuan tertentu.
Sedangkan, komunikasi politik merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dalam konteks politik. Dan Nimmo mengerucutkan komunikasi politik menjadi sebuah aktivitas komunikasi yang berkelindan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan pemerintah oleh komunikator politik. Seiring dengan hal tersebut tidak terlepas dari strategi politik yang diupayakan.
Komunikator politik dimaksudkan pada Abah Mirdasy sebagai penyambung pesan-pesan politik yang memiliki manfaat mutualisme pada caleg kader Muhammadiyah dengan kader-kader Muhammadiyah sebagai pasar pemilih. Jika kita amati secara lebih komprehensif antara strategi politik dan komunikasi politik, keduanya sebuah aktivitas integrasi untuk mewujudkan tujuan politik dalam konteks kontestasi politik guna mewujudkan kepentingan tertentu.
Jika kita membahas mengenai konteks politik dan kepemiluan, secara umum memang tidak terlepas dari keterlibatan organ-organ politik yang berkaitan secara langsung dengan proses kepemiluan secara praktis, seperti keterlibatan partai politik dan aktor politik. Perlu diketahui juga bahwa, dalam spektrum ilmu politik aktivitas politik dalam hal kontestasi pemilihan umum termaktub juga instrumen civil society.
Secara gambaran umum, ada sejumlah organ civil society atau organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi non-politik (ornop) yang memiliki kekuatan guna mengakumulasikan pengaruh-pengaruh politik.
Menurut Mansour Faqih, ada sejumlah organisasi non-politik yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola politik dalam mempengaruhi fragmentasi politik Indonesia, seperti yang dilakukan oleh YLBHI, bahwa sejarah berdirinya bermuara pada rasa solidaritas dalam menegakkan hukum yang biasanya berpihak pada kaum-kaum yang termarjinalkan. Populernya YLBHI, ditandai dengan perjuangan Munir, sebagai aktivis penegakan HAM dan sekaligus aktor intelektual dalam perlawanan rezim Orde Baru.
Ikhwal di atas seirama dengan aktivitas politik yang dilakukan Abah Mirdasy melalui LHKP Jawa Timur yang membantu suksesi kontestasi kader-kader Muhammadiyah Jawa Timur dalam Pemilu Legislatif 2024, secara eksplisit ini membuktikan pergerakan Muhammadiyah sebagai civil society berperan juga dalam dinamika politik kebangsaan.
Alhasil, Abah Mirdasy, hemat penulis layak untuk diabadikan sebagai aktor pemikir dan aktor politik civil society melalui ornop atau ormas Muhammadiyah. Pun juga, Abah Mirdasy layak diabadikan sebagai tokoh Muhammadiyah Jawa Timur yang mencerminkan nilai-nilai high politics dalam pergerakan politik, yang menurut Amien Rais ialah aktivitas politik yang bersandar pada moralitas dan etika dengan Tauhid dijadikan sebagai sumber gerakan.
High politics yang dilakukan tercermin ketika Abah Mirdasy menyampaikan pada kader-kader Muhammadiyah yang berkontestasi politik untuk selalu membawa keresahan keumatan saat ini, terkhusus juga agar bisa membawa nilai-nilai Muhammadiyah dalam ruang-ruang parlemen.
Perjuangan yang dilakukan oleh Abah Mirdasy ini, perlu untuk menjadi cerminan kader-kader Muhammadiyah Jawa Timur yang hendak berjuang melalui ruang-ruang politik dengan landasan intelektual dan nilai-nilai strategis yang bersandar pada kerangka high politics, seperti yang dicerminkan oleh Abah Mirdasy. Tanpa landasan tersebut, niscaya perjuangan politik yang dilakukan oleh kader Muhammadiyah hanyalah utopis atau omong-kosong belaka.
*) Penulis: Yogaraksa Ananta
Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PC IMM Kota Surabaya
