MAKLUMAT – Perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang tengah berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang diwarnai gelombang kecemasan yang mendalam di tingkat internal.
Sejumlah kiai sepuh, ulama daerah, hingga akademisi secara terbuka menyuarakan keprihatinan atas dugaan maraknya praktik politik uang (money politics) dan transaksi transaksional yang dinilai mencoreng kesucian nilai-nilai organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
“Desas-desus mengenai transaksi politik dalam suksesi kepemimpinan NU kini menjadi perbincangan hangat yang sulit disembunyikan,” kata pengamat politik nasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam ruang dialektika bertajuk “Pengurus NU Rem Dikitlah Syahwat Politiknya” di channel youtube Kanal SA, dikutip Sabtu (29/8/2026).
Adi mengungkapkan berbagai tokoh kunci dan pengasuh pondok pesantren vokal melayangkan kritik tajam demi menyelamatkan marwah organisasi. Situasi ini menciptakan kontras yang tajam dengan tradisi kultural NU yang selama ini dikenal menjunjung tinggi garis vertikal, kesalehan, dan petunjuk ilahiah melalui salat istiharah sebelum menentukan pemimpin.
Kendati demikian, lanjut dia, besarnya basis massa nahdliyin menjadikan NU sebagai magnet yang sangat “seksi” bagi para pemburu kekuasaan dan aktor politik elektoral. Sejak sistem pemilihan pemimpin diubah menjadi langsung, irisan antara struktur keorganisasian NU dan kepentingan kekuasaan—mulai dari tingkat daerah hingga pusat—semakin tidak terhindarkan.
Menurutnya, para elit politik kerap mendekati struktur dan akar rumput (grassroots) demi mengamankan dukungan suara demi kepentingan jangka panjang. Kondisi tersebut melahirkan dilema pelik di tubuh jamiyah. Di satu sisi, warga nahdliyin sangat merindukan kembalinya NU ke khitah asalnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang fokus mengurus umat, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kelas bawah.
Namun di sisi lain, kata Adi, realitas politik memperlihatkan bagaimana gerbong kekuasaan dan sumber daya ekonomi kerap mendikte jalannya dinamika persidangan di arena muktamar.
“Publik tahunya NU adalah tempat para kiai dan orang saleh. Dalam konteks memilih pemimpin, tentu model penentuannya bukan karena persoalan transaksional atau politik uang,” tegas Adi yang mengaku jadi warga NU sejak dalam kandungan.
Muktamar NU Didorong Bersih dari Politik Uang
Sementara itu, Peneliti Rechta Institute, Muhtar Said meminta seluruh muktamirin menjaga independensi dalam menentukan kepemimpinan NU periode mendatang.
Menurut Muhtar, politik uang berpotensi merusak marwah organisasi sekaligus membebani kepengurusan NU setelah Muktamar berakhir. Karena itu, setiap peserta yang memiliki hak suara harus mengutamakan kepentingan organisasi daripada keuntungan pribadi atau kepentingan jangka pendek.
“Saya yakin peserta Muktamar tidak mudah dibeli. Bagi orang NU, ber-NU adalah panggilan hati, bukan transaksi,” kata Muhtar.
Ia juga mengingatkan seluruh elemen NU agar membendung segala bentuk praktik transaksi politik selama proses Muktamar berlangsung. Keputusan muktamirin harus lahir dari kedaulatan peserta, bukan karena tekanan, iming-iming materi, ataupun balas budi.
Muktamar, lanjut dia, harus lahir dari kedaulatan muktamirin, keberanian bersikap, dan kemandirian organisasi. Transparansi dalam proses Muktamar menjadi salah satu kunci untuk memastikan pemilihan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah berlangsung secara bermartabat.
