MAKLUMAT– Prof. Didik J. Rachbini menyentil elite Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak menjadikan warga Nahdliyin sebagai alat politik praktis. Rektor Universitas Paramadina itu menilai kekuatan besar NU seharusnya diarahkan untuk perubahan sosial, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Didik menyampaikan catatan tersebut setelah Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, NU memiliki basis massa yang besar sehingga mempunyai daya tawar sosial dan politik yang kuat tanpa harus terjebak dalam kepentingan kekuasaan jangka pendek.
Karena itu, ia meminta elite NU dan pemerintah menempatkan NU sebagai kekuatan perubahan, bukan sekadar sumber dukungan politik.
“NU harus menjadi agent of change, bukan objek politik praktis untuk mengais suara dan menopang kepentingan elite,” ujar Didik di Jakarta dikutip, Rabu (2/9/2026).
Kekuatan Nahdliyin Jangan Jadi Komoditas Politik
Didik menilai besarnya jumlah warga Nahdliyin merupakan modal sosial yang sangat kuat. Namun, kekuatan tersebut tidak seharusnya hanya digunakan untuk memenangkan kepentingan politik elite.
Ia mengingatkan para elite yang berkiprah di dunia politik agar tidak menjadikan massa NU sebagai objek untuk mendapatkan suara maupun dukungan kekuasaan.
Menurut Didik, pola politik semacam itu justru dapat menggeser perhatian NU dari agenda yang lebih besar, terutama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Menjadikan NU sebagai objek politik dan kekuasaan patut dihentikan,” tegasnya.
NU dan PKB Diminta Solid untuk Umat
Didik juga menyoroti hubungan elite NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mendorong keduanya membangun soliditas dengan orientasi utama pada kepentingan masyarakat.
Soliditas tersebut, kata dia, harus menghindari politik praktis yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
“Elite NU dan PKB sebaiknya solid untuk kepentingan masyarakat dengan menghindari politik praktis jangka pendek,” tegasnya.
Ia mengatakan NU dan PKB memiliki ruang untuk bekerja bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, hubungan itu tidak boleh membuat kepentingan umat tersubordinasi oleh agenda politik segelintir elite.
Dorong NU Fokus pada Pembangunan
Didik menilai agenda utama NU ke depan seharusnya tidak berada pada perebutan kekuasaan. Ia justru mendorong NU mengonsolidasikan kekuatan sosial yang dimiliki untuk mempercepat pembangunan.
Salah satu sektor yang dinilai penting adalah transformasi pesantren. Pesantren tidak hanya perlu diperkuat sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga didorong menjadi pusat pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Agenda utama NU bukan politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin,” cetusnya.
Modal Besar NU Jangan Berhenti di Elektoral
Pernyataan Didik memperlihatkan tantangan besar NU setelah Muktamar ke-35. Dengan basis warga yang luas, NU memiliki modal sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan elektoral.
Jika warga Nahdliyin hanya diposisikan sebagai sumber suara, potensi besar NU untuk menggerakkan perubahan sosial bisa kehilangan arah. Sebaliknya, kekuatan organisasi dapat memberi dampak lebih luas jika diarahkan pada pendidikan, ekonomi umat, kesehatan, pemberdayaan pesantren, dan penguatan masyarakat.
NU juga tidak harus menjauh dari politik. Sebagai organisasi kemasyarakatan besar, NU tetap memiliki peran dalam kehidupan kebangsaan. Namun, independensi organisasi perlu dijaga agar tidak berubah menjadi instrumen kepentingan elite.
Setelah Muktamar ke-35, tantangan NU bukan sekadar menentukan arah kepemimpinan organisasi. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kekuatan Nahdliyin benar-benar kembali menjadi energi perubahan dan kesejahteraan masyarakat.
