MAKLUMAT — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi bahan evaluasi dalam diskusi publik yang digelar Renaissance Political Research and Studies (RePORT) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026).
Sejumlah narasumber menyoroti arah pembangunan pemerintah, mulai dari Asta Cita hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Malang Raya, Prof Wahyudi Winarjo, mengatakan Asta Cita memiliki semangat yang baik sebagai gagasan pembangunan.
Dalam diskusi yang bertajuk Mengkaji Indonesia, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo itu, ia mempertanyakan penggunaannya ketika sejumlah program pemerintah belum berjalan sesuai harapan.
“Namun Asta Cita hanya dipakai sebagai, kalau kata Gramsci, sebatas hegemoni ke rakyat. Sehingga ketika nanti ada yang memprotes, akan dijawab setidaknya saya punya cita-cita yang mulia meski belum jalan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Maklumat.id pada Sabtu (5/9/2026).
Wahyudi kemudian menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut dia, program tersebut memiliki niat yang baik, tetapi struktur yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Ia menyebut sejumlah organisasi, partai politik, dan pihak lain memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.
Pembahasan mengenai program pemerintah berlanjut ketika Budayawan Malang, Bambang AW, menyoroti investasi besar-besaran pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG. Ia mempertanyakan hubungan pemberian makanan bergizi dengan penyelesaian persoalan pendidikan di Indonesia.
Bambang menilai tidak ada jaminan anak yang mendapatkan MBG kelak akan menjadi profesor. Menurutnya, persoalan pendidikan memiliki persoalan yang lebih mendasar. Ia mencontohkan kondisi guru yang disebut masih menerima gaji sekitar Rp300 ribu.
“Kondisi hari ini mungkin seperti yang digambarkan dalam ramalan Jayabaya: Jarang hujan, angin topan yang kerap kali datang, bagaikan menimpa bumi dari selatan timur, datangnya menghancurkan,” katanya.
Menurut Bambang, persoalan pendidikan tidak cukup dijawab dengan pemberian nutrisi kepada anak. Ia juga menyinggung kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kebijakan tersebut.
Kritik terhadap program pemerintah juga disampaikan Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Awan Setia Dharmawan. Ia menyoroti pelaksanaan PSN food estate dan melihat kebijakan tersebut dari persoalan masyarakat yang tinggal di wilayah sasaran program.
Awan mempertanyakan kondisi masyarakat adat ketika tanah yang selama ini mereka kelola digunakan untuk kebutuhan food estate. Menurut dia, tanah yang menjadi sasaran program tidak bisa begitu saja dianggap sebagai tanah kosong.
“Tanah-tanah di daerah itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang memang sudah dikelola sejak lama oleh masyarakat adat. Dan kita harus bisa membentuk atau membuat formula baru melawan bentuk kolonialisasi baru,” tegasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
