KETUA Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi menjelaskan alasan pihaknya menggelar kegiatan Al-Maun Goes to Village (AGV) di tiga titik lokasi konflik agraria.
Seperti diketahui, AGV adalah program inisiasi LHKP PP Muhammadiyah yang dilaksanakan di tiga tempat secara bertahap dan berkesinambungan, yakni di Pakel, Banyuwangi; di Wadas, Purworejo; serta di Rempang, Kepulauan Riau.
Ridho menjelaskan, program tersebut terinspirasi dari spirit Al-Maun yang menegaskan keberpihakan dan pembelaan terhadap kaum yang terpinggirkan (lemah dan dilemahkan). Dalam konteks ini, kata dia, adalah mereka yang terdampak akibat kebijakan struktur yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Yakni mereka yang terdampak dari kebijakan pemerintah, yaitu daerah-daerah konflik agraria atau di daerah proyek strategis nasional (PSN),” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Launching AGV di RSI Fatimah Banyuwangi, Sabtu (22/6/2024).
“Program ini kita laksanakan di tiga lokasi, setelah dari Banyuwangi sini, selanjutnya juga akan diadakan di Wadas, Purworejo dan Rempang, Kepulauan Riau,” imbuh Ridho.
Menurut Ridho, sebagai kader apalagi pimpinan Persyarikatan tentu harus mewarisi semangat perjuangan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dalam membela kaum yang lemah.
“Kalau dulu mungkin Kiai Dahlan memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Sekarang mereka yang terdampak dari kebijakan pemerintah itu juga mengalami kesusahan dan harus dibela, dibantu, didampingi,” tandas pria yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
Kita sebagai pelangsung dan penyempurna ide dan gagasan KH Ahmad Dahlan, menurut Ridho, harus tetap membela, mendampingi, berpihak kepada kaum-kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang lemah maupun dilemahkan oleh kebijakan-kebijakan struktur.
Sebagai informasi, selain sebagai sarana untuk melakukan pendampingan terhadap daerah-daerah terdampak konflik agraria, AGV juga menjadi sarana konsolidasi antara LHKP PP Muhammadiyah dengan pimpinan-pimpinan di bawahnya, yakni LHKP PWM Jatim dan LHKP PDM setempat terkait isu-isu strategis, serta dinamika politik pasca Pemilu 2024 dan menjelang Pilkada serentak 2024.
