MAKLUMAT — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim MA, mengapresiasi langkah pemerintah melarang rencana konser Israel Houghton bersama grup musiknya.
Semula, konser bertajuk “Til The Whole World Knows Tour 2026” tersebut direncakan bakal berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang di Jakarta. Israel Houghton sendiri merupakan pemimpin grup musik rohani kontemporer asal Amerika Serikat (AS), Israel & New Breed.
“Atas nama MUI dan masyarakat Asia Pasifik bela al Quds dan Palestina, saya menyampaikan rasa syukur dan berbahagia karena pada akhirnya pemerintah tidak mengizinkan konser Israel di Jakarta akhir Oktober ini,” ujar sosok yang juga menjabat President the Asia Pacific Coalition for al-Quds and Palestine (APC-AP) itu.
“Ini keputusan yang tegas, jelas dan sangat baik untuk kemaslahatan. Semua pihak harus memberikan dukungan penuh atas keputusan pemerintah. Jangan ada yang bermain-main misalnya untuk mencari cari celah agar konser ini tetap bisa dilaksanakan,” sambungnya.
Sudarnoto mengajak semua pihak untuk menaati keputusan pemerintah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemantauan lebih lanjut untuk memastikan konser yang diduga menyisipkan agenda dukungan terhadap Israel tersebut benar-benar dibatalkan.
“Taati keputusan pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, setelah pemerintah mengumumkan soal tidak diizinkannya konser ini, tetap harus ada pemantauan agar ada kepastian tidak akan ada acara konser Israel,” tegasnya.
Tidak Ada Lagi Event Pro-Zionis
Lebih lanjut, ia berharap ke depan tidak ada lagi polemik serta penyelenggaraan event apa pun yang melibatkan figur-figur pro-zionis maupun agenda dukungan terhadap Israel.
“Saya sangat berharap ke depan tidak ada event apapun yg melibatkan zionis atau pro-zionis yang mempropagandakan agenda politik zionis di semua wilayah Indonesia,” tandasnya.
“Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Pak Yusril Ihza Mahendra (Menko Kumham Imipas) yang mewakili pemerintah mengumumkan sikap tegasnya, tidak akan memberikan izin konser Israel,” imbuh Sudarnoto.
Sebelumnya, rencana konser Israel Houghton memicu kontroversi dan polemik di tengah publik dan di media sosial, lantaran diduga menyisipkan agenda untuk dukungan terhadap Israel.
Jejak digital lama Israel Houghton sendiri pada Oktober 2023 juga kembali viral, terkait pernyataan dukungan politik terhadap Israel yang bertuliskan “I pray for the peace of Jerusalem. I stand with Israel” dan disertai emoji bendera Israel.
Pemerintah Larang Konser Israel Houghton
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan keputusan pemerintah untuk melarang penyelenggaraan konser Israel Houghton bersama grup musiknya diambil usai mempertimbangkan masalah keamanan di dalam negeri.
“Hal ini setelah kami melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga serta badan terkait sehubungan dengan rencana diadakannya pertunjukan musik yang berjudul ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’ tersebut,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara pada Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan pertimbangan keamanan diambil setelah pertunjukan musik tersebut menjadi perhatian sebagian masyarakat Indonesia dan telah menjadi kontroversi di negara tetangga, seperti Malaysia.
Di beberapa negara lain, kata dia, konser musik gospel itu dimanfaatkan untuk melakukan kampanye politik guna mendukung Israel. Salah satunya dengan menggaungkan pernyataan “I stand with Israel” di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, hal tersebut cenderung sensitif lantaran tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.
Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud melarang pertunjukan musik, apalagi mempermasalahkan keagamaan. Tetapi, ia menekankan bahwa langkah tersebut diambil lantaran motif politik yang tidak sejalan dengan aspirasi dan sikap publik tanah air yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Kami tidak melarang pertunjukan musik, tidak mempersoalkan agama seseorang, silakan melakukan kegiatan keagamaan di sini, tetapi jika memang ada motif politik yang merugikan perjuangan rakyat Palestina, maka hal itu tidak sejalan dengan dengan pikiran dan aspirasi dari masyarakat kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa sampai saat ini juga belum ada permohonan izin penyelenggaraan konser tersebut dari pihak panitia maupun pengajuan visa penyelenggaraan konser musik dari penyanyi maupun grup musik yang bersangkutan.
Kendati demikian, Yusril mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, penjualan tiket konser yang rencananya dilaksanakan di Grha Pengharapan Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendatang itu justru masih terus berjalan di beberapa platform penjualan tiket daring.
“Kami mencoba untuk mencari (menelusuri) sponsor kegiatan ini, tetapi tidak ditemukan di Jakarta, yang dapat kami temukan adalah kegiatan ini disponsori oleh event organizer bernama Banyak Bagus Entertainment yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia,” ungkapnya.
Yusril meminta para agen penjual tiket konser tersebut agar segera melakukan pembatalan penjualan tiket atau mengembalikan tiket konser kepada pihak yang sudah terlanjur membelinya.***
*) Penulis: Ubay NA
