MAKLUMAT – Hilirisasi mineral menjadi salah satu penggerak baru industrialisasi Indonesia. Namun, ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.
Karena itu, percepatan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan transisi energi agar pertumbuhan industri tidak justru memperbesar ketergantungan terhadap energi fosil.
Pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D., menilai integrasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi menjadi langkah krusial.
Terutama dalam menjaga keberlanjutan ekonomi di tengah transisi kepemimpinan nasional.
“Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangan utamanya saat ini, khususnya bagi kabinet pemerintahan yang baru, adalah memastikan agar tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan kita pada energi fosil,” tegas Wahyudi, dikutip Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi harus dirumuskan secara terintegrasi. Penambahan kapasitas industri tanpa diikuti pasokan energi yang efisien dan andal berisiko meningkatkan konsumsi energi kotor sekaligus emisi.
Potensi Investasi
Kebutuhan integrasi tersebut semakin penting seiring derasnya investasi di sektor hilirisasi. Pada semester I/2026, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.
Perkembangan industri nikel menjadi salah satu gambaran pesatnya transformasi hilirisasi. Produksi nikel olahan Indonesia meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023. Angka tersebut setara sekitar 41 persen dari total produksi nikel dunia.
Wahyudi menilai lonjakan tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia. Dari semula lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, kini Indonesia mulai menjadi bagian penting dalam rantai pasok global.
Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak berada di dalam negeri. Penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, serta keterlibatan perusahaan nasional dinilai menjadi kunci.
“Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri. Hal ini bisa dicapai melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, serta pelibatan aktif perusahaan-perusahaan nasional,” ungkapnya.
Hilirisasi juga tidak bisa hanya bertumpu pada komoditas nikel. Wahyudi mendorong diversifikasi pengolahan mineral agar basis industri nasional semakin kuat.
Dia mencontohkan Smelter Freeport di Gresik yang mampu mengolah sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun. Fasilitas tersebut memiliki potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Contoh lainnya adalah Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah yang memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Pentingnya Diversifikasi Hilirisasi
Diversifikasi tersebut membuka peluang pengembangan rantai industri yang lebih luas. Nikel dapat diarahkan untuk baterai dan kendaraan listrik. Tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan. Sementara bauksit dapat diolah menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur turunannya.
“Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas saja. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi kuat bagi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” urainya.
Menurut Wahyudi, integrasi kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi juga penting untuk memastikan investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan mineral.
Hilirisasi harus menciptakan efek lanjutan atau multiplier effect. Mulai tumbuhnya industri pendukung, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas teknologi, hingga berkembangnya kawasan industri baru di berbagai daerah.
Dia menilai posisi strategis Bahlil Lahadalia sebagai pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan energi dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai kebijakan tersebut secara lebih lincah.
“Integrasi tersebut sangat penting agar investasi yang masuk tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan mineral, tetapi juga mampu menghasilkan efek lanjutan (multiplier effect),” pungkas Wahyudi.
