MAKLUMAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mendapat dukungan mayoritas publik. Namun, hasil Survei Nasional MBG menunjukkan pekerjaan rumah yang tidak kecil, terutama terkait keamanan pangan, tata kelola, transparansi anggaran, dan pengawasan.
Sebanyak 61,6 persen responden mendukung MBG tetap dilanjutkan, sementara 38,4 persen lainnya menyatakan tidak mendukung.
Temuan tersebut merupakan bagian dari Survei Nasional Program MBG Adidaya Institute yang dilakukan pada 15–21 September 2026. Berdasarkan hasil survei yang diterima Maklumat.id pada Jumat (9/10), sebanyak 66,5 persen responden menilai MBG bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, dukungan terhadap keberlanjutan program berjalan beriringan dengan kekhawatiran. Sebanyak 41 persen responden mengaku khawatir jika anggota keluarganya menerima MBG, sedangkan 59 persen lainnya tidak merasa khawatir.
Gambaran tersebut menunjukkan publik belum menolak MBG. Sebaliknya, mayoritas masih menginginkan program tersebut berjalan, tetapi dengan perbaikan yang lebih nyata.
Survei Nasional MBG: Mayoritas Masih Melihat Manfaat
Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap MBG tergolong sangat tinggi. Sebanyak 93,4 persen responden mengetahui program Makan Bergizi Gratis.
Angka tersebut menunjukkan tantangan MBG bukan lagi sekadar memperkenalkan program kepada masyarakat. Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan pelaksanaannya mampu mempertahankan kepercayaan publik.
Dalam Survei Nasional MBG, sebanyak 63,4 persen responden menilai MBG memberikan dampak terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi. Rinciannya, 14,3 persen menyebut sangat berdampak dan 49,1 persen berdampak.
Sebaliknya, 25,2 persen menilai MBG tidak atau sangat tidak berdampak, sementara 11,4 persen belum menentukan sikap.
Survei juga menemukan 58,8 persen responden menilai MBG sudah sesuai atau sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebanyak 37,2 persen menilai belum sesuai dan 4 persen belum menentukan sikap.
Artinya, secara umum, persepsi positif terhadap manfaat dan relevansi MBG masih lebih kuat dibandingkan penilaian negatif.
Keamanan Pangan Jadi Perhatian Utama
Di balik dukungan tersebut, keamanan pangan menjadi salah satu persoalan paling kuat dalam persepsi publik.
Ketika responden diberikan pertanyaan terbuka mengenai masalah utama MBG, keracunan atau keamanan pangan berada di posisi teratas dengan 21,4 persen.
Berikutnya adalah tata kelola atau pengelolaan sebesar 17,2 persen, korupsi atau integritas 15,6 persen, serta kualitas, menu, dan rasa makanan 12,7 persen.
Menariknya, ketika pertanyaan dibuat tertutup, perhatian publik justru lebih kuat mengarah pada persoalan tata kelola.
Sebanyak 33,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama, disusul korupsi 25,7 persen, anggaran 15,1 persen, pengawasan 8,5 persen, dan ketidaktepatan sasaran 5,9 persen.
Temuan Survei Nasional MBG tersebut memperlihatkan adanya perubahan fokus perhatian publik: dari sekadar mengetahui keberadaan program menjadi mempertanyakan bagaimana MBG dikelola.
Publik Tidak Meminta MBG Dihentikan
Sikap publik terhadap keberlanjutan MBG juga terlihat cukup jelas.
Sebanyak 61,6 persen responden mendukung MBG dilanjutkan, sedangkan 38,4 persen menolak.
Ketika ditanya mengenai manfaat program, 66,5 persen menyatakan MBG bermanfaat, sementara 33,5 persen menyatakan tidak bermanfaat.
Dengan demikian, dukungan terhadap keberlanjutan MBG masih lebih besar daripada penolakan.
Namun, dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Publik menginginkan keamanan pangan, tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas diperbaiki.
Dengan kata lain, publik tidak sedang meminta MBG berhenti. Publik meminta MBG berjalan lebih baik.
Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan
Persoalan transparansi dan pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian dalam Survei Nasional MBG.
Sebanyak 20 persen responden menyebut transparansi dan pengelolaan anggaran sebagai hal yang perlu dipertahankan dalam pelaksanaan MBG.
Ketika ditanya mengenai aspek yang perlu dievaluasi, angka tersebut mencapai 23,1 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan aspek lainnya.
Lebih jauh, 80 persen responden menilai transparansi anggaran penting.
Temuan ini menunjukkan semakin besar skala MBG, semakin tinggi pula tuntutan publik terhadap keterbukaan pengadaan, distribusi, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
80,3 Persen Minta Crisis Center
Tuntutan terhadap pengawasan juga terlihat dari tingginya dukungan terhadap pembentukan saluran pengaduan khusus atau crisis center.
Sebanyak 80,3 persen responden menilai crisis center diperlukan. Rinciannya, 51,8 persen menyebut sangat perlu dan 28,5 persen menyebut perlu.
Kanal pengaduan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai formalitas. Publik membutuhkan mekanisme yang mampu menerima dan menindaklanjuti keluhan, terutama terkait keamanan pangan dan persoalan pelaksanaan MBG di lapangan.
MBG Bisa Menggerakkan Ekonomi Lokal
Survei Nasional MBG juga menangkap peluang program tersebut untuk memberikan dampak ekonomi di tingkat daerah.
Sebanyak 78,8 persen responden menilai keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM penting dalam pelaksanaan MBG.
Temuan ini memperlihatkan MBG berpotensi tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari pelaku usaha di daerah.
Jika dikelola dengan baik, manfaat MBG dapat bergerak dari meja makan penerima manfaat menuju petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Publik Pilih Kualitas, Bukan Sekadar Frekuensi
Survei juga menunjukkan publik tidak semata-mata menginginkan frekuensi pembagian MBG diperbanyak.
Sebanyak 66,8 persen responden setuju MBG dilaksanakan setiap hari sekolah, Senin hingga Jumat.
Namun, ketika frekuensi dibandingkan dengan kualitas makanan, pilihan responden menunjukkan pertimbangan yang berbeda.
Sebanyak 36,1 persen memilih MBG tiga kali seminggu dengan porsi dan gizi yang cukup berkualitas.
Sebanyak 33 persen memilih satu kali seminggu dengan porsi dan gizi sangat berkualitas, sedangkan 30,9 persen memilih dua kali seminggu dengan porsi dan gizi lebih berkualitas.
Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas, kecukupan gizi, porsi, dan keamanan makanan menjadi pertimbangan penting publik, bukan sekadar seberapa sering makanan dibagikan.
Survei Nasional MBG Libatkan 1.240 Responden
Survei Nasional MBG dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026.
Sebanyak 1.240 responden dipilih secara proporsional dan berimbang berdasarkan kepadatan DPT di 38 provinsi dan 122 kabupaten/kota.
Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan systematic sampling. Survei memiliki margin of error ±2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Wawancara dilakukan oleh 124 surveyor terlatih secara face to face. Proses quality control dilakukan 100 persen melalui dokumentasi foto dan share location.
Survei Nasional MBG: Dukungan Ada, Standar Publik Naik
Survei Nasional MBG memperlihatkan satu pesan yang cukup jelas: publik belum meninggalkan program Makan Bergizi Gratis.
Mayoritas responden masih menilai MBG bermanfaat dan mendukung keberlanjutannya. Namun, dukungan tersebut kini berjalan bersama tuntutan yang semakin spesifik.
Publik menginginkan keamanan pangan, tata kelola yang baik, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, serta mekanisme pengaduan yang responsif.
Dengan tingkat awareness mencapai 93,4 persen, tantangan MBG bukan lagi membuat masyarakat mengenal program tersebut.
Tantangannya adalah membuat masyarakat percaya bahwa MBG dikelola secara aman, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat.***
