MAKLUMAT — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mendorong pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kebocoran anggaran, korupsi, dan penyimpangan sasaran. Pengawasan tersebut perlu menggunakan data agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan.
Wakil Ketua PWM Jawa Tengah, Prof. Zakiyuddin menyampaikan hal itu saat membuka Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (10/10/2026). Ia menilai pengelolaan MBG perlu mendapat perhatian karena program tersebut berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Guna memastikan program MBG berjalan optimal, Muhammadiyah mendorong pengawasan dan evaluasi berkala yang berbasis data (evidence-based) melalui tiga etos utama: etos keilmuan, etos keadilan, dan etos amanah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id.
Menurut Zakiyuddin, ketiga etos tersebut menjadi dasar bagi Muhammadiyah dalam mengawal pelaksanaan MBG. Pengawasan perlu memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya, sasaran program tepat, dan bahan pangan tidak terbuang sia-sia.
Ia juga mengingatkan bahwa program makan bergizi tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan. Pemerintah dan pihak yang terlibat perlu memperhatikan mutu makanan serta dampak pelaksanaannya terhadap masyarakat.
“Program makan gratis ini sebetulnya bukan hal baru di dunia internasional, negara seperti Finlandia dan Jerman sudah memulainya sejak puluhan tahun lalu. Namun untuk di Indonesia, MBG harus kita letakkan sebagai kebijakan pembangunan SDM dan tidak sekadar distribusi makanan yang berisiko menambah timbunan sampah basah jika tidak dikelola dengan baik,” katanya.
Zakiyuddin menjelaskan bahwa Muhammadiyah memandang MBG sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia. Karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan keamanan pangan, termasuk standar higienitas, sanitasi, dan protokol keamanan pangan untuk mencegah keracunan.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran dalam pengadaan bahan pangan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu membuka kesempatan bagi UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal agar mereka ikut memperoleh manfaat ekonomi dari program tersebut.
“MBG ini adalah ekosistem yang menciptakan efek pengganda (multiplier effect) ekonomi lokal. Jangan sampai yang menikmati anggaran besar ini justru perusahaan-perusahaan besar, sementara pelaku ekonomi lokal tidak mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.
Zakiyuddin menambahkan, Muhammadiyah mendasarkan keterlibatannya dalam pengawasan MBG pada nilai Teologi Al-Ma’un dan prinsip Maqashid Syariah, terutama perlindungan jiwa (hifdzun nafs) dan akal (hifdzun ‘aql). Ia menekankan bahwa makanan yang disediakan harus memenuhi kriteria halal dan toyyib, yakni baik, sehat, serta bergizi.
Melalui pengawasan dan evaluasi berkala, PWM Jawa Tengah berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Pengawasan tersebut juga diharapkan mencegah pemborosan bahan pangan serta memastikan anggaran program digunakan secara bertanggung jawab.
*) Penulis: M Habib Muzaki
