MAKLUMAT — Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi yang masuk wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Rangkaian kegiatan tersebut terhubung secara daring melalui Zoom Meeting dengan pusat kegiatan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan dipimpin langsung Kepala BGN Sudaryono, Jumat (2/10/2026).
Sudaryono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 27.022 dapur SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Namun, masih terdapat dapur yang telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar sosok yang akrab disapa Mas Dar itu, saat Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur.
Menurutnya, aktivasi 480 SPPG tersebut bukan menjadi tahap akhir perluasan layanan MBG. BGN akan terus membuka SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan dapur.
“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” katanya.
SPPG di Puncak Gunung Tidore
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, meresmikan SPPG 3T Rum Talaga yang berada di Dusun Talaga Puncak, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
SPPG tersebut menjadi salah satu titik pelayanan MBG di wilayah dengan tantangan geografis. Dusun Talaga Puncak berada di kawasan puncak Gunung Tidore dengan akses jalan yang memiliki tingkat kemiringan cukup curam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dibangunnya SPPG yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Dengan lokasi yang lebih dekat, distribusi makanan diharapkan dapat dilakukan lebih efektif, termasuk dalam menjaga ketepatan waktu pengantaran, kualitas makanan, dan keamanan pangan.
Mariman mengatakan, pelaksanaan program MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses.
“Program ini bukan hanya soal mendistribusikan makanan, tetapi bagaimana memastikan pemenuhan gizi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat di wilayah 3T memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan gizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya saat memberikan sambutan.
SPPG 3T Rum Talaga bakal melayani 49 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 18 siswa SDN Talaga Puncak, 11 guru, serta 20 penerima manfaat kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Mariman menilai, jumlah penerima manfaat bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kualitas pelayanan. Kondisi geografis dan tingkat kesulitan akses juga perlu diperhatikan.
“Jumlah penerima manfaat bukan ukuran untuk membedakan kualitas pelayanan. SPPG ini justru harus mampu menjadi contoh pelayanan terbaik, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, pengujian makanan, pemorsian, hingga distribusi kepada penerima manfaat,” jelasnya.
Lokasi SPPG yang lebih dekat dengan sekolah dan masyarakat penerima manfaat juga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh distribusi makanan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu makanan hingga diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
MBG dan Edukasi Gizi di Sekolah
Selain pemenuhan kebutuhan gizi, Program MBG juga diarahkan menjadi bagian dari edukasi di satuan pendidikan.
Guru memiliki peran dalam membangun kebiasaan baik saat makan bersama, antara lain membiasakan cuci tangan, tertib mengantre, berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan, serta memberikan edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan.
Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi gizi dan membangun perilaku hidup bersih dan sehat pada peserta didik.
Wakil Gubernur Maluku Utara H Sarbin Sehe mengatakan perbaikan gizi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, karakteristik Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus agar pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan tata kelola dalam pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi kepada BGN dan pemerintah pusat atas penetapan Talaga Puncak sebagai salah satu titik pelayanan MBG.
Menurutnya, kehadiran SPPG di wilayah yang relatif jauh dari pusat kota menunjukkan upaya memperluas akses pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap perluasan pelayanan MBG dapat dilakukan secara bertahap sehingga wilayah lain dengan tantangan serupa juga memperoleh pelayanan pemenuhan gizi.
Peresmian SPPG 3T Rum Talaga tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerataan Program MBG tidak diukur semata-mata berdasarkan besarnya jumlah penerima manfaat. Kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, keamanan distribusi, dan pemenuhan hak masyarakat terhadap gizi yang berkualitas menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program.
Aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi diharapkan dapat memperluas cakupan layanan MBG, khususnya di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. BGN berharap upaya tersebut dapat mendorong pemenuhan gizi yang semakin merata di seluruh wilayah tanah air.***
