MAKLUMAT — Sekelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, hingga menolak MBG masuk kampus.
Dalam pernyataan sikap bersama usai forum dialog pada Senin (11/5/2026) yang disampaikan perwakilan Cipayung Plus sekaligus Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Betra Delza, secara prinsip kelompok tersebut menyambut baik dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap tujuan program tidak berarti membenarkan buruknya tata kelola, lemahnya pengawasan, hingga berbagai kontroversi yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG selama ini.
“Dukungan terhadap tujuan program tidak berarti membenarkan buruknya tata kelola, lemahnya pengawasan, dan kontroversi yang terus berulang,” ujarnya, dikutip Selasa (12/5/2026).
“Padahal, anggaran yang dialokasikan negara tahun 2026 mencapai Rp268 triliun,” sambung Riyan.
Pemuda asal Sumatra Barat (Sumbar) itu menyoroti pengelolaan anggaran besar tersebut yang menurutnya dikelola secara “ugal-ugalan”. Padahal, kata dia, anggaran besar itu harusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme tinggi.
“Namun, kami melihat setidaknya 6 bulan terakhir, anggaran tersebut dikelola dengan ugal-ugalan. Karena itu, kami menilai Presiden beserta jajaranya, dalam hal ini Kepala BGN, harus bertanggung jawab secara moral dan administratif atas berbagai kegaduhan yang terjadi,” tandasnya.
Ia menyampaikan sejumlah hal yang menjadi faktor dan alasan kekecewaan bahkan kemarahan publik terhadap tata kelola program MBG.
“Satu, pengadaan barang yang bukan prioritas seperti pembelian kendaraan motor sebanyak 21 ribu unit dengan anggaran sepanjang Rp915 miliar, kaos kaki, tablet pintar yang menyebabkan pengeluaran anggaran sebesar Rp113 miliar, dan EO dengan Rp5,7 miliar untuk langganan zoom yang dianggap pemerosan dan tidak berdampak langsung terhadap peningkatan gizi siswa,” sorotnya.
“Yang kedua, peristiwa keracunan yang terjadi per hari ini sudah terjadi 36 provinsi. Yang ketiga, proyek IT BGN dengan nilai Rp1,7 triliun. Yang keempat, pemberian insentif hingga Rp6 juta per hari kepada dapur yang ditutup sementara. Ini kami nilai membuang-buang anggaran,” imbuh Riyan.
Tuntutan Cipayung Plus
Berdasarkan sejumlah hal tersebut, para organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus itu menuntut supaya Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi serius, termasuk mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana.
“Pertama, Presiden harus memberikan evaluasi serius kepada kepala BGN dengan pencopotan posisi kepala BGN. Karena kami anggap gagal menolak institusi dan menjadi penyebab utama kegaduhan publik dan menjadi penghalang besar penerimaan masyarakat terhadap MBG,” tegasnya.
Kedua, mereka juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap segala transaksi pengadaan BGN sepanjang tahun 2025-2026.
Tak cuma itu, Cipayung Plus juga menolak wacana pengelolaan MBG di kampus hingga lembaga pemasyarakatan (Lapas). “Yang ketiga, kami menolak MBG di kampus. Yang keempat, kami menolak MBG di Lapas,” tandas Riyan.
Selain itu, Cipayung Plus juga mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk lembaga khusus untuk mengawasi BGN. “Yang kelima, kami mendesak Presiden untuk membentuk Dewan Khusus Pengawasan BGN,” tambahnya.
Lebih jauh, Riyan juga menginstruksikan kepada seluruh organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi, hingga di tingkat paling bawah.
“Kami meminta kepada seluruh organisasi yang bernaung di bawah Cipayung Plus, mulai dari tingkat wilayah, cabang, dan komisariat, untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh dan tetap berkoordinasi hingga ada arahan aksi dari pengurus pusat yang sedang kita persiapkan,” serunya.
Pernyataan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh seluruh ketua umum ataupun perwakilan dari organisasi-organisasi di dalam naungan Cipayung Plus yang hadir dalam forum, yakni IMM, PMII, KAMMI, PMKRI, GMKI, Hikmahbudhi, Hima Persis, LMND disetujui, serta KMHDI.
