MAKLUMAT –– Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menguat di tengah polemik pencalonannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tuntutan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan etika dan rasa keadilan dalam proses politik.
Pandangan itu disampaikan Ray dalam diskusi di siniar Akbar Faizal Uncensored yang dipandu Akbar Faizal. Diskusi tersebut juga menghadirkan politikus senior Andreas Hugo Pereira untuk membahas tekanan publik terhadap Gibran serta sikap partai politik dan parlemen dalam merespons polemik tersebut.
Ray menilai persoalan yang berkembang tidak cukup dilihat sebagai perdebatan administratif. Kontroversi proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden turut memunculkan pertanyaan mengenai etika dan legitimasi moral kepemimpinan.
“Apa yang terjadi di ruang publik hari ini adalah akumulasi dari rasa keadilan masyarakat yang terusik,” kata Ray dikutip, Jumat (16/10/2026).
Ia menilai ketika masyarakat memandang proses politik tidak berjalan sesuai standar etika yang diharapkan, ketidakpuasan publik berpotensi terus berkembang. Karena itu, desakan agar Gibran mundur menjadi salah satu bentuk ekspresi kritik terhadap kepemimpinannya.
Meski demikian, desakan politik tersebut perlu dibedakan dari proses hukum dan ketentuan konstitusional mengenai pemberhentian wakil presiden. Tuntutan mundur dari masyarakat tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan Gibran.
Parlemen Diminta Tidak Mengabaikan Aspirasi Publik
Di tengah menguatnya kritik, perhatian juga tertuju pada sikap partai politik di DPR. Andreas Hugo Pereira menilai parlemen menghadapi situasi yang tidak sederhana karena harus merespons aspirasi masyarakat sekaligus menghadapi kalkulasi politik di tengah koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, kritik dari masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan aktivis tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi tersebut perlu didengar, meskipun partai politik memiliki kepentingan dan strategi masing-masing.
“Parlemen tidak boleh tuli terhadap aspirasi yang berkembang di luar,” tegas Andreas.
Pernyataan itu menyoroti tanggung jawab DPR untuk tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan koalisi ketika menghadapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
Sikap partai politik menjadi penting karena respons mereka dapat memengaruhi ruang pembahasan dan pengawasan politik terhadap persoalan yang dipersoalkan publik. Namun, sejauh mana partai-partai di DPR akan mengambil langkah konkret masih menjadi pertanyaan.
Ujian Etika Politik dan Kepercayaan Publik
Polemik mengenai Gibran memperlihatkan bagaimana persoalan etika, kepercayaan publik, dan kepentingan partai politik saling berkelindan. Kritik Ray menempatkan rasa keadilan sebagai salah satu sumber ketidakpuasan, sedangkan pandangan Andreas menekankan pentingnya respons kelembagaan melalui parlemen.
Dalam situasi tersebut, DPR dan partai politik menghadapi tuntutan untuk menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tetap memperoleh ruang dalam proses demokrasi. Respons yang terbuka dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting agar perdebatan tidak berhenti sebagai pertarungan kepentingan politik.
