Jelang Akhir Jabatan, Sekjen PBB António Guterres Pamit kepada Prabowo

Sekjen PBB António Guterres

MAKLUMAT – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto menjelang berakhirnya masa jabatan pada Desember 2026. Dalam pertemuan bilateral di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (18/10/2026), Guterres juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan membantu rakyat Palestina.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Guterres datang langsung dari New York, Amerika Serikat, untuk menemui Prabowo. Setelah pertemuan tersebut, Sekjen PBB dijadwalkan kembali ke New York pada Senin (19/10/2026).

“Berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatan Sekjen PBB pada Desember 2026 nanti,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Teddy, Guterres mengapresiasi kepemimpinan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan penghargaan atas langkah Indonesia dalam mendorong ketertiban dunia serta memberikan dukungan nyata kepada rakyat Palestina.

Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia dan PBB dalam menghadapi berbagai persoalan global melalui kerja sama multilateral.

Bahas Palestina dan Reformasi Multilateralisme

Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo dan Guterres membahas sejumlah isu strategis, termasuk reformasi multilateralisme, dampak perubahan iklim, dan perkembangan situasi di Palestina.

Baca Juga  SK Sah, Mardiono Segera Silaturahmi ke Prabowo dan Tunjuk Politikus Muda Imam Fauzan Jadi Sekjen PPP

Guterres juga menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas kontribusinya dalam mengirimkan prajurit TNI untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB di sejumlah negara.

Kontribusi tersebut termasuk penugasan prajurit TNI dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Misi perdamaian di Lebanon menjadi perhatian menyusul insiden serangan yang menimpa personel penjaga perdamaian di tengah konflik kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat pemerintah, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi. Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air, Retno Lestari Priansari Marsudi, juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Guterres Kunjungi Markas Pasukan Perdamaian TNI

Setelah bermalam di kediaman Prabowo di Hambalang, Guterres dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (19/10/2026).

Di pusat pelatihan dan persiapan prajurit penjaga perdamaian tersebut, Guterres dijadwalkan memberikan penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Agenda berikutnya adalah penyampaian pidato di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, dengan tajuk “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?”

Baca Juga  Muhammadiyah–Iran Sepakat Lawan Kezaliman, Serukan Dunia Anti Perang

Setelah menyelesaikan rangkaian agenda di Indonesia, Guterres dijadwalkan kembali ke New York pada Senin sore.

Perkuat Kemitraan Indonesia dan PBB

Kunjungan Guterres ke Hambalang melanjutkan komunikasi tingkat tinggi dengan Prabowo yang sebelumnya berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 22 September 2026.

Saat itu, keduanya bertemu setelah Prabowo menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

Rangkaian pertemuan tersebut menegaskan pentingnya hubungan Indonesia dan PBB dalam memperjuangkan perdamaian, menjaga stabilitas internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan pendekatan multilateral.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Guterres pada Desember 2026, Indonesia dan PBB juga memiliki kepentingan untuk menjaga kesinambungan kerja sama dalam merespons tantangan global, termasuk konflik Palestina, perubahan iklim, dan penguatan sistem multilateral.***