MAKLUMAT — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhadjir Effendy memperkirakan perputaran uang dalam penyelenggaraan ibadah haji mencapai Rp60–70 triliun setiap musim. Ia mendorong Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah memanfaatkan potensi tersebut untuk memperkuat kemandirian ekonomi Persyarikatan.
Pesan itu disampaikan Muhadjir saat memberikan materi bertajuk “Membangun Ekosistem Haji Berkemajuan” dalam Rakernas III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III LPHU PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).
Menurut Muhadjir, Muhammadiyah tidak cukup hanya berperan dalam pembinaan ibadah haji dan umrah. Persyarikatan juga perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menopang kebutuhan jamaah.
Ia menegaskan, orientasi ekonomi dalam pelayanan haji dan umrah sejalan dengan pilar ekonomi Muhammadiyah serta memiliki akar sejarah dalam perjuangan Persyarikatan.
Muhadjir mencontohkan Raden Dhuri Dahlan, putra KH Ahmad Dahlan, yang dikenal sebagai saudagar dan turut membiayai pergerakan Muhammadiyah pada masa awal berdirinya.
“Kalau bapak-bapak sekarang ngelola haji sama sekali tidak punya visi dagang, itu berarti tidak mewarisi visi Kiai Dahlan,” tegas Muhadjir.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan haji tidak cukup diukur dari pembinaan ibadah dan upaya mengantarkan jamaah meraih predikat mabrur. Pengelolaan lembaga juga perlu menghasilkan manfaat ekonomi bagi Persyarikatan.
“Jadi jangan hanya mengusahakan jamaah mabrur saja. Kalau bapak tidak dapat untung di lembaga itu… ah itu berarti enggak berkemajuan,” imbuhnya.
Muhammadiyah Diminta Garap Rantai Pasok Haji
Untuk merealisasikan visi tersebut, Muhadjir menyarankan LPHU PP Muhammadiyah membentuk divisi bisnis khusus. Divisi ini bertugas mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha dalam rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.
Peluang usaha tersebut meliputi penyediaan katering, bahan pangan, kain ihram, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan akomodasi jamaah.
Muhadjir juga menyoroti ketergantungan pada produk impor untuk memenuhi berbagai kebutuhan jamaah. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk memasok sejumlah produk yang selama ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan haji.
“Coba kalau itu semua kebutuhan kain untuk ihram, untuk tempat-tempat kasur, bantal, seprai, itu semua dari Indonesia tidak dari Cina,” paparnya.
Ia mendorong Muhammadiyah mengembangkan peluang tersebut secara profesional tanpa mengabaikan kualitas pembinaan ibadah.
“Kalau perlu bentuk tim divisi khusus untuk bisnis. Jadi untuk yang bimbingan haji oke, tapi bentuk divisi ini yang nanti mencari peluang-peluang bisnis di sana,” pungkasnya.
Saad Ibrahim Soroti Kesiapan Penyelenggaraan Haji
Dalam pembukaan kegiatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Saad Ibrahim menekankan pentingnya kesiapan penyelenggaraan haji di tengah perkembangan teknologi informasi, dinamika geopolitik, dan beragam persoalan yang dihadapi jamaah.
Menurut Saad, ibadah haji memerlukan perhatian khusus karena pelaksanaannya menghadapi tantangan teknis dan situasional yang kompleks. Karena itu, evaluasi dan proyeksi penyelenggaraan haji perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru.
“Untuk perkembangan ibadah-ibadah itu dalam konteks pelaksanaannya, yang paling memerlukan banyak perhatian itu adalah ibadah haji,” ungkapnya.
Saad menjelaskan, Mudzakarah Nasional Perhajian menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji Muhammadiyah. Pengembangan tersebut harus tetap berpedoman pada tuntunan manasik, termasuk dalam menyikapi persoalan yang memerlukan pertimbangan kemudahan sesuai kondisi jamaah.
Selain kesiapan teknis, pembekalan jamaah juga perlu mencakup kesiapan mental dan perilaku. Kepadatan jamaah, perbedaan latar belakang, serta situasi yang tidak selalu berjalan sesuai rencana menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama.
Saad juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji.
“Tadi intinya sudah saya sampaikan tadi situ, dengan perkembangan geopolitik kayak begini ini kita harus hati-hati. Tapi di atas semuanya itu tentu sekali lagi, berserah diri kita kepada Allah sebagai tamu Allah itu menjadi hal yang penting,” tuturnya.
Ia menegaskan, seluruh persiapan harus disertai sikap tawakal kepada Allah SWT.
“Karena itu, di samping ikhtiar ada tawakal,” tegasnya.
Saad Ibrahim Bahas Kemaslahatan Penyembelihan Dam
Saad turut menyoroti persoalan penyembelihan dam dalam ibadah haji. Ia menilai penyembelihan dam di Indonesia dapat dipandang lebih maslahat dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di Tanah Air.
“Jadi ketika kita menggunakan prinsip kemaslahatan itu hampir pasti siapa pun menyimpulkan lebih bermaslahah kalau kemudian itu disembelih di Indonesia sendiri,” ujarnya.
Pandangan tersebut menempatkan prinsip kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan tata kelola perhajian. Namun, penerapannya tetap memerlukan pembahasan yang cermat dengan memperhatikan ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.***
