MAKLUMAT — Pesisir timur dan utara Kota Surabaya kini berada di bibir jurang krisis ekologi dan agraria. Proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) seluas 1.084 hektare yang dibanderol dengan estimasi investasi Rp 72 Triliun, bersiap mengubah perairan laut dangkal menjadi pulau-pulau beton komersial.
Sempat berbekal tameng “Proyek Strategis Nasional” (PSN) yang dikantongi pada Mei 2024, inisiatif PT Granting Jaya ini seolah menjelma menjadi peluru tak tertembus. Namun, bagi 1.896 nelayan tradisional yang ruang hidupnya berada di titik nadir, proyek ini bukanlah tonggak kemajuan, melainkan lonceng kematian ekonomi.
Agar publik tidak terjebak pada retorika sepihak pengembang, mari kita bedah anatomi megaproyek ini menggunakan empat kerangka analitis yang kritis:
Pertama, mari kita menganalisis asumsinya. Apakah tertib administrasi formil menjamin keadilan partisipasi?
Pihak pemrakarsa berasumsi bahwa dengan mengundang secara rahasia sekitar 17 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, mereka telah mematuhi syarat hukum “partisipasi masyarakat” dalam penyusunan AMDAL. Ini adalah asumsi yang cacat dan berbahaya.
Insiden berdarah pada sosialisasi 11 Februari 2025, di mana perwakilan warga yang menolak justru dihalangi oleh oknum keamanan hingga memakan korban luka, membuktikan bahwa doktrin meaningful participation telah dibajak.
Keadilan prosedural tidak bisa diukur dari sekadar absensi formil yang rawan manipulasi transaksional. Tanpa pemenuhan hak warga terdampak untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan logis, seluruh produk AMDAL tersebut lahir dari rahim cacat prosedur.
Kedua, ini soal kontra-argumen. Bagaimana janji mitigasi teknologi dihadapkan pada kemustahilan ekologis?
Konsultan proyek di pengadilan tentu akan menyodorkan kontra-argumen bahwa mereka sanggup mematuhi Baku Mutu Lingkungan dengan menggunakan rekayasa teknologi canggih penahan lumpur.
Namun, secara saintifik, menimbun perairan seluas 1.084 hektare secara absolut akan meledakkan angka kekeruhan air (turbidity) dan Padatan Tersuspensi Total (TSS) jauh di atas ambang toleransi. Merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VIII, kelangsungan hidup ekosistem mangrove di Pamurbaya mensyaratkan tingkat kekeruhan maksimal 5 NTU.
Awan sedimen raksasa (sediment plume) dari reklamasi ini akan menutupi penetrasi matahari, mematikan rantai makanan bentik, dan mendesak nelayan berlayar hingga 2 mil laut dengan biaya BBM yang membengkak. Janji teknologi di atas kertas tidak bisa menebus fakta anjloknya pendapatan nelayan dari Rp 500.000 menjadi sisa Rp 100.000 per hari.
Ketiga, menguji penalaran. Proyek ini sesungguhnya adalah wujud privatisasi laut berkedok kepentingan negara.
Ada sesat pikir yang terus diproduksi: bahwa karena proyek ini berstatus PSN, negara sah mengalihfungsikan ruang laut. Mari kita luruskan nalar hukumnya. Laut di perairan dangkal adalah res communis (ruang publik/milik bersama).
Memusnahkan laut lalu menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk dipecah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) zona hunian mewah bagi satu entitas swasta adalah wujud privatisasi murni.
Tindakan ini secara telanjang menabrak yurisprudensi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang melarang keras eksploitasi dan privatisasi perairan jika itu merampas hak tenurial nelayan tradisional. Label PSN sama sekali tidak memiliki imunitas hierarkis untuk mengangkangi jiwa Pasal 33 UUD 1945.
Terakhir, penulis mencoba membahas pembingkaian alternatif (reframing). Ini soal litigasi administratif dan hierarki tata ruang. Aksi protes istighosah warga dan penolakan WALHI harus segera dibingkai ulang menjadi perlawanan hukum tata usaha yang konkret.
Pertama, amunisi advokasi harus diarahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Segera setelah Persetujuan Lingkungan (SKKLH) nekat diterbitkan, nelayan yang mengalami kerugian faktual (injury in fact) memegang legal standing mutlak untuk menggugat pembatalan izin tersebut atas dasar pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Kedua, serang legalitas zonasi reklamasi ini dengan menguji (judicial review) kesesuaiannya terhadap Perda RZWP3K Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Surabaya. Jika zonasi ini secara paksa diselundupkan dengan mengorbankan kawasan historis tangkap nelayan, maka keabsahan proyek ini runtuh dari hulunya.
Kesimpulannya, proyek SWL bukan sekadar diskursus investasi, melainkan ujian sejarah bagi supremasi keadilan tata ruang di ibu kota Jawa Timur. Masyarakat pesisir tidak anti terhadap pembangunan, melainkan menolak keras sebuah orkestrasi pemiskinan struktural yang dilegitimasi oleh instrumen negara.
Membiarkan laut diuruk demi properti eksklusif sama dengan merestui ekosida. Kini saatnya konstitusi dan hukum administrasi membuktikan keberpihakannya pada ruang hidup rakyat.
