MAKLUMAT – Dalam politik, tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Kekuasaan mungkin dapat dibangun melalui popularitas, koalisi, kompromi, bahkan pengaruh keluarga. Namun, kekuasaan tidak pernah sepenuhnya bebas dari konsekuensi.
Ketika praktik kekuasaan mengabaikan etika, melemahkan institusi, dan mengabaikan prinsip demokrasi, sejarah pada akhirnya akan menghadirkan tagihan politiknya sendiri. Fenomena inilah yang dapat dibaca melalui perspektif karma politik.
Karma politik bukanlah pembalasan mistis, melainkan konsekuensi logis dari pilihan, tindakan, dan praktik kekuasaan. Politik memiliki ingatan kolektif. Apa yang hari ini dianggap sebagai kemenangan belum tentu menjadi legitimasi yang bertahan lama. Dinamika politik keluarga Joko Widodo (Jokowi) dalam perkembangan terakhir memberikan ilustrasi menarik tentang bagaimana konsekuensi politik itu bekerja.
Pertama, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden pada 12 November 2026. Peristiwa ini menjadi babak penting perjalanan politik keluarga Jokowi. Pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 sebelumnya diwarnai kontroversi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Konsekuensi Jabatan Publik
Kemudian, persoalan dokumen pendidikan yang berujung pada putusan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikannya kembali menguji legitimasi politik tersebut. Gibran menyatakan pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi, bukan karena persoalan ijazah. Apa pun alasan resminya, peristiwa ini memperlihatkan bahwa jabatan politik membutuhkan legitimasi yang lebih kokoh daripada sekadar dukungan kekuasaan.
Kedua, polemik ijazah Jokowi yang masih bergulir. Persoalan ini memperlihatkan bahwa seorang mantan presiden tidak otomatis terbebas dari tuntutan transparansi publik setelah meninggalkan jabatan.
Dalam demokrasi, pejabat publik harus siap mempertanggungjawabkan informasi yang berkaitan dengan integritasnya. Namun, prinsip yang sama juga mengharuskan setiap tuduhan diuji melalui mekanisme hukum dan bukti yang sah, bukan penghakiman opini.
Ketiga, mundurnya tiga tokoh penting PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka pada 9 November 2026. Ketiganya memiliki posisi strategis dalam perjalanan PSI.
Meskipun masing-masing menyampaikan alasan pengunduran diri yang berkaitan dengan konsentrasi menjalankan tugas pemerintahan dan perbedaan arah perjuangan, peristiwa ini tetap mengundang pertanyaan mengenai pelembagaan partai. Apakah partai politik telah tumbuh sebagai institusi yang kuat atau masih terlalu bergantung pada figur dan kepentingan elite?
Keempat, terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk figur yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan Jokowi.
Kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan kekuasaan ketika loyalitas personal berpotensi mengalahkan profesionalisme institusi. Namun, penting ditegaskan bahwa kedekatan politik bukan bukti keterlibatan atau kesalahan. Proses hukum harus membuktikan tanggung jawab setiap pihak secara objektif.
Pembelajaran Politik ke Depan
Keempat peristiwa tersebut tidak harus dibaca sebagai pembalasan terhadap seseorang. Akan tetapi, semuanya menghadirkan refleksi tentang konsekuensi dari politik yang terlalu bertumpu pada personalisasi kekuasaan. Ada tiga pelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Pertama, demokrasi harus lebih kuat daripada politik dinasti. Jabatan publik harus ditentukan melalui kompetisi yang adil, meritokrasi, dan integritas, bukan hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Kedua, hukum harus berdiri di atas kekuasaan. Tidak boleh ada impunitas bagi siapa pun, baik mantan presiden, keluarga pejabat, elite partai, maupun aparat negara. Independensi peradilan dan profesionalisme penegak hukum adalah fondasi negara demokratis.
Ketiga, partai politik harus menjadi institusi kaderisasi, bukan kendaraan kekuasaan personal. Demokrasi membutuhkan partai yang memiliki ideologi, regenerasi kepemimpinan, mekanisme kontrol internal, dan keberpihakan kepada rakyat.
Pada akhirnya, karma politik mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah warisan yang dapat dipertahankan selamanya. Popularitas bisa diwariskan, jabatan bisa diperjuangkan, dan pengaruh bisa dibangun, tetapi kepercayaan rakyat harus diperoleh melalui integritas.
Sejarah akan selalu mengingat bahwa kekuasaan yang mengabaikan demokrasi pada akhirnya berhadapan dengan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Sebab, dalam demokrasi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.
Penulis: Dr. Sholikh Al Huda, M.Fil.I
Ketua Mas Mansur Instite; Islamic and Humanitarian Studies Sekolah Pascasarjana Umsura.
