MAKLUMAT — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa saat ini pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia meminta para pekerja untuk menunggu dan terus memantau informasi lebih lanjut secara berkala melalui kanal-kanal resmi yang disediakan di bsu.kemnaker.go.id.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Yassierli juga mengingatkan supaya masyarakat mewaspadai informasi tidak resmi maupun potensi penipuan dan hoaks yang mengatasnamakan program BSU.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” serunya.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan BSU kuartal IV 2026 untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan direncanakan menerima bantuan sebesar Rp900 ribu, yang merupakan akumulasi bantuan senilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan dan akan dicairkan sekaligus.
Pada tahap ini, pemerintah disebut menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp12 triliun.
Adapun ketentuan teknis penerima BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Pertama, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Ketiga, memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Sementara itu, bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Selain persyaratan tersebut, Kemnaker juga menetapkan sejumlah kelompok yang tidak berhak menerima BSU. Mereka adalah pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
Adapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan bahwa BSU merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujarnya.
Menurut rencana, pencairan BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.***
