MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut pihaknya berencana untuk merevisi ketentuan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ia menyebut, langkah itu dilakukan untuk memperjelas landasan hukum penyetaraan pendidikan, sekaligus mencegah terulangnya polemik serupa kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Lalu, aturan penyetaraan pendidikan perlu dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka belakangan ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Ia menegaskan pentingnya regulasi yang jelas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa depan.
“Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda, seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” tandasnya.
Lalu mengungkapkan, banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Sebab itu, ia menekankan pentingnya kejelasan aturan penyetaraan pendidikan. Proses pengakuan pendidikan, kata dia, perlu memiliki ketentuan yang jelas dan mengikat.
“Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu,” kata politisi PKB itu.
Ia berharap, revisi regulasi tersebut dapat menjadi acuan bersama sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan penafsiran maupun perdebatan di kemudian hari.
Pencabutan Suket Gibran
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus telah penerbitan surat keputusan (SK) terkait pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Rakabuming Raka itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Koordinator didang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dengan pencabutan Suket tersebut, maka dokumen Gibran itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Yusril.***
