MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti praktik oligarki ekonomi dan politik yang dapat mengancam persatuan Indonesia. Menurutnya, kebersamaan dalam kehidupan berbangsa akan terganggu ketika kekayaan dan kekuasaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Hal itu disampaikan Haedar dalam Pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sabtu (14/11/2026). Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dia menjelaskan bahwa tema Tanwir, “Bersama Satukan Bangsa”, berangkat dari pandangan Muhammadiyah tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah kemajemukan Indonesia.
Haedar mengatakan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun kebersamaan. Tradisi gotong royong telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari kebudayaan bangsa. Semangat tersebut juga tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Namun, perjalanan bangsa untuk menjaga persatuan tidak selalu berjalan mudah. Haedar mengingatkan bahwa sejak masa kolonial melalui politik divide et impera hingga setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memecah belah masyarakat. Tantangan tersebut datang dari dinamika internal maupun pengaruh luar.
“Dinamika perjalanan bangsa kita untuk bersatu tidaklah mudah. Sejak politik divide et impera zaman Belanda sampai kita merdeka. Baik karena dinamika di dalam maupun juga tantangan dari luar,” ujarnya.
Meski demikian, Haedar menilai Indonesia masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Dia mencontohkan Yugoslavia yang kini tidak lagi berdiri sebagai satu negara. Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa persatuan sebuah bangsa tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang akan bertahan dengan sendirinya.
Haedar kemudian menguraikan tiga dimensi kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama, dimensi sosial budaya. Dalam aspek ini, masyarakat Indonesia memiliki latar belakang suku, ras, golongan, dan orientasi politik yang beragam. Perbedaan tersebut selama ini dapat hidup berdampingan melalui toleransi dan kesediaan untuk menjaga kehidupan bersama.
Menurut Haedar, kekuatan sosial budaya itu merupakan modal sosial yang perlu terus digerakkan untuk membangun Indonesia. Tanpa kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, bangsa akan kesulitan menghadapi berbagai persoalan. Dia juga menilai konflik yang muncul di tengah masyarakat selama ini umumnya masih dapat diatasi.
“Perbedaan suku, ras, golongan, bahkan orientasi politik tetap hidup dalam toleransi dan semangat untuk hidup bersama,” katanya.
Dimensi kedua berkaitan dengan ekonomi. Pada aspek ini, Haedar menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akibat penguasaan kekayaan oleh sebagian kecil orang. Dia menilai ketimpangan tersebut dapat melahirkan oligarki ekonomi yang membuat hasil kekayaan Indonesia tidak terdistribusi secara adil.
Haedar mengingatkan bahwa kekayaan nasional semestinya tidak hanya dinikmati kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Dia menghubungkan persoalan tersebut dengan prinsip dalam Al-Qur’an, kaila yakuna dulatan bainal aghniya’i minkum, yang mengandung pesan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.
“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Dan inilah yang melahirkan oligarki ekonomi,” ujarnya.
Menurut Haedar, kesenjangan yang terus berlangsung dapat merusak kebersamaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketika sebagian kelompok menguasai sebagian besar sumber kekayaan, hubungan sosial berisiko semakin jauh dari prinsip persatuan yang selama ini dijaga melalui tradisi kebersamaan.
“Poin pentingnya, kebersamaan, persatuan, dan keadilan akan rusak ketika ini langgeng, ketika kesenjangan sosial ekonomi ini tetap menganggap karena ada oligarki ekonomi,” jelasnya.
Selain dimensi ekonomi, Haedar juga menyoroti dimensi politik. Dia menilai oligarki politik dapat membuat kehidupan kebangsaan mudah retak. Konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu berpotensi menggeser kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Karena itu, Haedar mengingatkan pentingnya demokrasi yang tetap berpijak pada nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila. Dia secara khusus menyebut sila keempat yang mengatur kerakyatan berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurutnya, prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan demokrasi.
“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita hilang hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” katanya.
Haedar juga mengingatkan bahaya kelompok yang memiliki ambisi berlebihan untuk menguasai kehidupan politik Indonesia. Dia menyebut kecenderungan tersebut sebagai lapar politik yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar turut menyinggung komitmen Presiden Prabowo terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia mengapresiasi perhatian Prabowo terhadap ketergantungan ekonomi pada pihak asing dan praktik penguasaan kekayaan oleh kelompok yang rakus.
Haedar menyebut dirinya membaca sejumlah buku yang diberikan Prabowo. Dari buku tersebut, dia mengingat pernyataan Prabowo mengenai ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing yang dapat membuat negara tetap rapuh. Dia juga menyinggung istilah vampir ekonomi yang digunakan Prabowo untuk menggambarkan kelompok rakus yang merusak perekonomian dan menyengsarakan masyarakat.
“Bapak mengatakan yang merusak Indonesia adalah vampir ekonomi yang rakus, yang kemudian menimbulkan kesengsaraan masyarakat atau rakyat banyak,” tuturnya.
Dia juga mengapresiasi komitmen Prabowo dalam memperjuangkan pelaksanaan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Haedar menilai reformasi kebijakan politik sumber daya alam menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis berada dalam penguasaan negara.
Haedar kemudian mengutip pemikiran Mohammad Hatta mengenai Pasal 33 sebagai dasar politik kemakmuran bersama. Menurutnya, amanat konstitusi tersebut mengandung penolakan terhadap individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus.
Selain pemikiran Hatta, Haedar mengangkat pandangan Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 1942–1953 sekaligus anggota BPUPKI. Dia menyebut Ki Bagus pernah menjelaskan bahwa hawa nafsu yang jahat menjadi salah satu sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat.
“Menurut Ki Bagus Hadikusumo, sumber kerusuhan, perpecahan dan kerusakan masyarakat dan bangsa itu adalah hawa nafsu yang jahat dan satu di antara, bahkan dia mengatakan setengah dari syahwat jahat itu adalah rakus dan tamak,” kata Haedar.
Haedar berharap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kedaulatan ekonomi dan amanat konstitusi dapat memperkuat kehidupan kebangsaan. Dia menyatakan Muhammadiyah akan terus memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah yang sejalan dengan cita-cita nasional, sekaligus menjaga komitmen Persyarikatan dalam membangun Indonesia.
*) Penulis: M Habib Muzaki
