MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dukungan Muhammadiyah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Namun, dukungan tersebut tidak berarti Muhammadiyah akan berhenti memberikan kritik apabila pemerintah melakukan kesalahan.
Haedar menyampaikan hal itu saat ditemui para wartawan selepas agenda Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) Rusdy Toana Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Haedar, Muhammadiyah mendukung Prabowo untuk menjalankan kewajiban konstitusional sebagai presiden. Dia berharap kepemimpinan Prabowo mampu mewujudkan amanat konstitusi, terutama Pasal 33 dan 34 UUD 1945, agar kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Haedar juga menyebut Prabowo memiliki komitmen untuk mendorong pemerataan ekonomi. Salah satunya melalui penataan kembali penguasaan sumber daya alam oleh negara.
“Kami mendukung langkah-langkah pemerintah, langkah Presiden Prabowo untuk menata kembali penguasaan sumber daya alam oleh negara. Saya yakin jika ini diwujudkan, maka akan terwujud pemerataan dan kemakmuran Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Haedar menegaskan dukungan terhadap pemerintah harus berjalan bersama sikap kritis. Dia mengutip pernyataan Prabowo yang meminta dukungan ketika mengambil kebijakan baik bagi negara, sekaligus mengharapkan masukan apabila melakukan kesalahan.
“Dukung ketika saya buat kebaikan untuk bangsa dan negara dan jangan malah diganggu, tapi kalau ada keterlaluan kesalahan, diberi tahu, diberi masukan, sehingga ini akan menjadi perbaikan,” kata Haedar menirukan pernyataan Prabowo.
Menurut Haedar, pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan kritik sebagai bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan. Kritik tidak seharusnya didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap pemimpin.
“Kritik bukan apa yang suka tidak suka, tetapi untuk perbaikan,” tegasnya.
Haedar menambahkan, perbedaan orientasi politik tidak boleh menghalangi kerja sama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Seluruh kekuatan politik perlu mengutamakan kepentingan rakyat dan berpegang pada nilai Pancasila, agama, serta budaya bangsa.
Dia juga mengingatkan bahaya fenomena yang disebutnya sebagai lapar politik, yakni perilaku politik yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, kroni, dan golongan tanpa memedulikan kepentingan masyarakat.
Bagi Haedar, semangat persatuan harus diwujudkan melalui kerja bersama seluruh komponen bangsa. Hal itu sejalan dengan tema Tanwir ke-114 Muhammadiyah, yakni “Bersama Satukan Bangsa”.
*) Penulis: M Habib Muzaki
