ASEAN Berebut Menjaga Laut

Penulis: Wahidin Hasan. *)

MAKLUMAT — Laut Asia Tenggara sedang menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, laut menjadi urat nadi perdagangan dunia, penghubung ekonomi, dan sumber penghidupan jutaan manusia. Di sisi lain, kawasan ini semakin rentan terhadap persaingan geopolitik, pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara, dan ancaman keselamatan pelayaran.

Karena itu, gagasan pembentukan ASEAN Maritime Center menjadi agenda strategis kelembagaan, juga kebutuhan strategis untuk menguji kemampuan ASEAN mengelola keamanan kawasan.

Gagasan tersebut memperoleh momentum ketika para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi Kerja Sama Maritim pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Mei 2026.

Perkembangannya semakin konkret setelah para menteri luar negeri ASEAN, pada 14 November 2026, menyepakati concept note dan terms of reference bagi pusat maritim yang direncanakan berkedudukan di Filipina.

Pusat ini diarahkan menjadi pusat pengetahuan dan platform pendukung berbagai inisiatif kemaritiman ASEAN, termasuk keamanan laut dan ekonomi biru.

Namun, persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah ASEAN membutuhkan pusat maritim. Pertanyaan yang lebih substansial ialah apakah organisasi regional ini memiliki kapasitas politik dan kelembagaan untuk mengelola kepentingan maritim yang sering kali berbeda, bahkan berhadapan, di antara negara anggotanya sendiri.

Dua Wajah Ancaman Maritim

Kebutuhan terhadap kerja sama maritim regional dapat dibaca melalui dua peristiwa mutakhir.

Pertama, meningkatnya ketegangan China dan Filipina di Laut Cina Selatan. Laporan Reuters pada 15 November 2026 mencatat serangkaian konfrontasi sepanjang 2025–2026 di sekitar Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Thitu Island, dan Reed Bank.

Insiden yang dilaporkan mencakup manuver berbahaya, penggunaan meriam air, tabrakan, penghadangan misi logistik, hingga tindakan yang membahayakan personel di laut.

Pada Oktober 2026, USNI News juga melaporkan sedikitnya enam insiden berbahaya antara kekuatan China dan Filipina di sejumlah titik sengketa sejak awal bulan tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik maritim modern tidak selalu dimulai dengan perang terbuka. Ia dapat berkembang melalui strategi grey zone, yakni tindakan koersif di bawah ambang konflik bersenjata.

Baca Juga  Ketika Iklim Berubah

Penggunaan kapal penjaga pantai, kapal sipil, milisi maritim, dan manuver penghadangan menjadi instrumen untuk menekan lawan tanpa memicu perang secara langsung.

Dalam kajian keamanan internasional, situasi semacam ini berbahaya karena membuka ruang salah perhitungan. Satu insiden tabrakan atau penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban dapat berkembang menjadi krisis diplomatik dan militer.

Ketika negara-negara besar memiliki kepentingan dan perjanjian pertahanan di kawasan, eskalasinya tidak lagi menjadi urusan bilateral semata.

Kedua, ancaman perompakan di Selat Malaka dan Singapura. ReCAAP Information Sharing Centre pada 11 November 2026 mengeluarkan peringatan setelah tiga insiden perampokan di kapal yang sedang berlayar terjadi pada 2, 4, dan 10 November di jalur pelayaran Selat Malaka dan Singapura.

Dalam salah satu kejadian, seorang awak kapal dilaporkan terluka. Dua kapal kehilangan suku cadang mesin. Dengan tiga kejadian tersebut, jumlah insiden di kawasan Selat Malaka dan Singapura mencapai 28 kasus sejak Januari 2026.

Dua peristiwa itu memperlihatkan bahwa ancaman maritim ASEAN memiliki karakter berbeda. Laut Cina Selatan menghadirkan persoalan geopolitik dan potensi konflik antarnegara, sementara Selat Malaka-Singapura memperlihatkan ancaman kriminalitas yang langsung mengganggu keselamatan kapal dan awaknya.

Keduanya membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan respons lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu negara.

Dari Diplomasi Menuju Kapasitas Regional

ASEAN Maritime Center memiliki arti strategisnya. Pusat ini berpotensi menjadi ruang konsolidasi pengetahuan, pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, riset bersama, dan koordinasi kebijakan maritim.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pusat tersebut bukan komando militer bersama atau angkatan laut regional. Mandatnya lebih tepat dipahami sebagai instrumen pendukung kerja sama, bukan pengganti kewenangan nasional.

Tantangan ASEAN justru terletak pada bagaimana membangun koordinasi tanpa menghilangkan prinsip kedaulatan negara anggota. Selama ini, prinsip konsensus dan nonintervensi menjadi fondasi hubungan antarnegara ASEAN.

Prinsip tersebut penting untuk menjaga kesatuan organisasi yang memiliki perbedaan sistem politik dan kepentingan nasional. Namun, dalam menghadapi ancaman yang membutuhkan respons cepat, konsensus juga berpotensi menjadi sumber kelambanan.

Baca Juga  Agenda Politik Anak Muda: Bangun Partai, Bangun Elektoral, Ajukan Presiden

Karena itu, keberhasilan ASEAN Maritime Center tidak boleh diukur dari megahnya kantor atau banyaknya pertemuan yang diselenggarakan.

Ukurannya harus lebih substantif: apakah pertukaran informasi menjadi lebih cepat, apakah koordinasi penjaga pantai semakin efektif, apakah kemampuan deteksi ancaman meningkat, dan apakah mekanisme pencegahan konflik benar-benar bekerja.

Dalam konteks ini, penguatan ASEAN Coast Guard Forum sebagai badan sektoral ASEAN juga penting. Forum tersebut dapat menjadi ruang koordinasi antarlembaga penjaga pantai dan penegak hukum maritim, sementara ASEAN Maritime Center menyediakan dukungan pengetahuan dan kebijakan.

Keduanya harus saling melengkapi, bukan menciptakan birokrasi baru yang tumpang tindih.

Indonesia Harus Mengambil Posisi Strategis

Bagi Indonesia, agenda ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar diplomasi regional.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kepentingan langsung terhadap keamanan jalur pelayaran, perlindungan sumber daya laut, keselamatan nelayan, dan penegakan hukum di wilayah perairannya.

Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan jalur strategis perdagangan internasional. Sementara itu, perairan Natuna memperlihatkan bahwa persoalan maritim juga menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat.

Posisi geografis tersebut semestinya menempatkan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama pembentukan tata kelola maritim ASEAN.

Setidaknya ada tiga agenda yang perlu diperjuangkan. Pertama, memastikan kerja sama maritim berpijak pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS. Hukum internasional harus menjadi fondasi penyelesaian sengketa, bukan sekadar bahasa diplomasi.

Kedua, mendorong pertukaran informasi dan koordinasi antarlembaga penjaga pantai, termasuk penguatan kerja sama Bakamla, TNI AL, dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Ketiga, memastikan keamanan maritim memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, nelayan, pelaut, dan pelaku usaha perikanan.

Keamanan laut tidak boleh hanya dimaknai sebagai kepentingan negara dan aparat. Nelayan yang menghadapi pencurian ikan, awak kapal yang terancam perompakan, serta masyarakat pesisir yang terdampak pencemaran merupakan bagian dari subjek keamanan maritim.

Baca Juga  Hari Pahlawan dan Merawat Ingatan Jalan Perjuangan

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan human security, bahwa keamanan harus diukur dari perlindungan manusia dan keberlanjutan kehidupannya, bukan semata-mata kemampuan negara mengamankan wilayah.

Menjaga Laut, Menguji Sentralitas ASEAN

Tantangan berikutnya adalah memastikan ASEAN Maritime Center tidak menjadi arena baru persaingan kekuatan besar. Keterlibatan mitra eksternal dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya, tetapi arah kebijakannya harus tetap ditentukan oleh kepentingan negara-negara ASEAN.

Pusat ini juga memerlukan kejelasan mandat, pendanaan, mekanisme pengawasan, serta hubungan kerja dengan institusi nasional dan regional yang telah ada.

Pembentukan ASEAN Maritime Center menjadi momentum untuk menguji makna sesungguhnya dari sentralitas ASEAN. Selama ini, sentralitas lebih sering hadir sebagai prinsip dalam berbagai deklarasi dan dokumen diplomatik.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkannya menjadi kapasitas kolektif untuk merespons persoalan strategis di kawasan.

ASEAN tidak cukup hanya menjadi ruang pertemuan dan dialog, tetapi harus mampu tampil sebagai kekuatan yang ikut menentukan arah tata kelola keamanan maritimnya sendiri.

Dinamika di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka-Singapura memperlihatkan bahwa ancaman maritim bergerak jauh lebih cepat daripada proses pengambilan keputusan birokratis.

Penghadangan kapal, serangan terhadap awak, hingga meningkatnya ketegangan antarnegara menuntut respons yang terukur dan terkoordinasi.

Dalam situasi seperti ini, solidaritas kawasan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan diplomatik. Ia harus hadir dalam bentuk kerja sama nyata, pertukaran informasi yang cepat, serta mekanisme penanganan ancaman yang efektif.

Bagi Indonesia, laut bukan sekadar halaman depan negara. Ia adalah ruang hidup, sumber ekonomi, sekaligus fondasi geopolitik. Karena itu, Indonesia harus hadir sebagai penggerak dalam membangun arsitektur keamanan maritim ASEAN.

Sebab, masa depan keamanan kawasan tidak ditentukan oleh banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan oleh kemampuan negara-negara anggotanya membangun kepercayaan, menegakkan hukum, dan bekerja sama.

Laut Asia Tenggara sudah semestinya menjadi ruang bersama yang aman dan sejahtera, bukan panggung permanen perebutan pengaruh.***

Penulis: Wahidin Hasan

Wartawan; LHKP PWM Jawa Tengah