MAKLUMAT — Senin, 16 November 2026, menjadi catatan kelam yang tak boleh kita lupakan begitu saja. Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp18.268 per dolar Amerika Serikat, bahkan sempat menyentuh Rp18.288, posisi terlemah sepanjang sejarah republik ini. Secara nominal, angka itu lebih buruk daripada puncak krisis 1998 maupun guncangan pandemi.
Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah dengan bangga menyodorkan angka lain: ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang 5,29 persen.
Dua angka ini seolah berasal dari dua negeri yang berbeda. Yang satu menggambarkan negeri yang melaju; yang lain menggambarkan negeri yang tergerus. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak: pertumbuhan itu sebenarnya pulang ke rumah siapa?
Tumbuh dengan Berutang
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pinjaman daring (pinjol) mencapai Rp106,48 triliun per September 2026, naik 17,02 persen dalam setahun. Yang lebih mengkhawatirkan, tingkat kredit macet (TWP90) terus merangkak dari 4,32 persen pada Juli menjadi 5,36 persen pada September, melewati ambang batas pengawasan OJK sebesar 5 persen. Sementara itu, inflasi pangan bergejolak melonjak ke 5,81 persen pada Oktober, jauh di atas inflasi umum 3,23 persen.
Artinya, sebagian konsumsi rumah tangga, yang menyumbang hampir 52 persen produk domestik bruto, tidak lagi ditopang oleh kenaikan pendapatan, melainkan oleh utang. Utang tidak lagi menjadi alat membiayai usaha, tetapi mekanisme bertahan hidup. Ditambah kenyataan bahwa 57,93 persen pekerja kita masih berada di sektor informal, dan kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, kita sedang menyaksikan pertumbuhan yang ramai di statistik, tetapi sepi di dapur rakyat.
Dalam bahasa sosiolog Robert K. Merton, angka pertumbuhan menjalankan fungsi manifes-nya dengan baik: meyakinkan pasar dan menenangkan publik. Namun di baliknya bekerja disfungsi laten yang tidak diniatkan dan tidak terlihat dari podium: rumah tangga yang rapuh, kelas menengah yang turun kelas, dan usaha kecil yang megap-megap.
Pasar Kita, Panggung Mereka
Di tengah rupiah yang terkapar, ada satu fenomena yang semestinya membuat kita jauh lebih waspada: agresivitas barang dari Tiongkok yang terus membanjiri pasar dalam negeri.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor Indonesia sepanjang Januari-September 2026 melonjak 19,67 persen menjadi US$210 miliar. Impor nonmigas dari Tiongkok saja mencapai US$76,16 miliar. Defisit perdagangan kita dengan Tiongkok membengkak menjadi US$21,2 miliar, naik 48,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$14,27 miliar. Tiongkok kini memasok lebih dari 42 persen seluruh impor nonmigas kita.
Itu baru yang tercatat. Menteri UMKM Maman Abdurrahman pernah mengungkap selisih mencolok antara data ekspor Tiongkok ke Indonesia dan data impor yang tercatat di pelabuhan kita, dengan perbandingan yang ia ilustrasikan seperti 900 berbanding 100. Selisih itulah yang, menurutnya, membanjiri pasar domestik tanpa tercatat, tanpa bea, dan tanpa standar.
Asosiasi konveksi mengeluhkan praktik impor ilegal dan under invoice yang masih marak, meski aturan pengendalian impor tekstil sudah diterbitkan. Seorang anggota DPR bahkan menyebut sekitar 90 persen pakaian di pasar kita sudah dikuasai produk Tiongkok.
Dampaknya tidak berhenti di tekstil. Awal November ini, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) melaporkan utilisasi industri petrokimia hulu sudah di bawah 70 persen, dan sebagian fasilitas produksi berhenti beroperasi akibat tekanan produk impor. Plastik, baja, keramik, elektronik, hingga kendaraan: satu per satu sektor kita berubah dari produsen menjadi sekadar etalase.
Paradoks Rupiah Lemah
Secara teori, rupiah yang melemah seharusnya membuat barang impor menjadi mahal dan produk lokal menjadi lebih kompetitif. Tetapi kenyataan di lapangan justru terbalik. Para pelaku UMKM yang saya dampingi di Jawa Timur mengalami pukulan ganda. Bahan baku dan komponen impor yang mereka perlukan menjadi mahal karena kurs, sementara barang jadi dari Tiongkok tetap masuk dengan harga yang tak masuk akal, baik karena kelebihan kapasitas produksi di negeri asalnya, praktik dumping, maupun jalur ilegal.
Di sektor jasa konstruksi yang saya geluti, situasinya serupa. Harga besi, baja, dan peralatan ikut terdongkrak kurs, sementara produk baja murah asal Tiongkok terus menekan industri hulu nasional.
Pemerintah memang telah mengenakan bea masuk antidumping pada sejumlah produk, misalnya baja canai lantaian dan BoPET. Namun langkah itu masih bersifat tambal sulam, produk demi produk, ketika serbuan datang secara serentak dari segala penjuru, termasuk lewat lapak-lapak daring.
Membaca dengan Kacamata Sosiologi
Karl Polanyi dalam The Great Transformation mengingatkan bahwa ketika pasar dilepaskan dari ikatan sosialnya, masyarakat pada akhirnya akan bergerak melindungi dirinya sendiri, sebuah “gerakan ganda” yang bisa berwujud kebijakan proteksi yang sehat, tetapi bisa pula meledak menjadi keresahan sosial. Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, kredit macet UMKM, dan menyusutnya kelas menengah adalah tanda-tanda awal bahwa ikatan sosial itu mulai terkoyak.
Sementara itu, teori sistem dunia Immanuel Wallerstein membantu kita melihat posisi Indonesia secara jujur: kita mengekspor bahan mentah dan setengah jadi, lalu membeli kembali barang jadi bernilai tambah tinggi. Selama pola ini tidak diubah, kita akan terus berada di semi-pinggiran, besar sebagai pasar, kecil sebagai penentu.
Para pendiri bangsa sudah lama mengingatkan hal ini. Bung Hatta menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar slogan, melainkan kemampuan sebuah bangsa untuk memastikan bahwa kue pertumbuhan dinikmati oleh produsennya sendiri.
Lima Langkah yang Tak Bisa Ditunda
Pertama, satu data perdagangan. Pemerintah perlu merekonsiliasi data impor kita dengan data ekspor negara mitra, lalu membuka hasilnya ke publik. Selisih data adalah pintu masuk kebocoran; menutupnya berarti menutup jalur ilegal.
Kedua, pengamanan perdagangan yang cepat dan transparan. Bea masuk antidumping dan safeguard harus diputuskan dalam hitungan minggu, bukan tahun, dengan membedakan secara tegas antara barang konsumsi jadi dan bahan baku yang masih dibutuhkan industri dalam negeri.
Ketiga, belanja negara untuk produk bangsa. Proyek infrastruktur, pengadaan pemerintah, hingga program Makan Bergizi Gratis harus menjadi pasar utama bagi produk lokal dan UMKM, dengan pengawasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang sungguh-sungguh, bukan administratif.
Keempat, lindungi rumah tangga dari jerat utang. OJK perlu memperketat penilaian kemampuan bayar peminjam pinjol, sementara pemerintah menstabilkan harga pangan dan memperluas lapangan kerja formal.
Kelima, gerakan masyarakat sipil. Organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, dengan ribuan sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dan amal usahanya, memiliki daya beli kolektif yang luar biasa. Bila daya beli itu diarahkan untuk menyerap produk UMKM anggotanya sendiri, kita sedang membangun benteng ekonomi umat dari bawah. Inilah wujud nyata teologi Al-Ma’un di abad ini.
Rupiah yang terkapar bukan semata urusan bank sentral, dan banjir barang impor bukan semata urusan bea cukai. Keduanya adalah cermin dari pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa ekonomi ini tumbuh? Pertumbuhan 5,47 persen tidak ada artinya bila pabrik-pabrik kita berhenti berproduksi, UMKM gulung tikar, dan rakyat bertahan hidup dengan gali lubang tutup lubang.
Al-Qur’an telah memberi rambu yang jelas: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS Al-Hasyr: 7). Rambu itu berlaku pula bagi bangsa: jangan biarkan pasar kita hanya menjadi tempat beredarnya kekayaan bangsa lain. Sudah saatnya pertumbuhan pulang ke rumah yang benar, yaitu ke dapur rakyat Indonesia.***












