Bapperida Jember Evaluasi Realisasi Program OPD, Pastikan Capaian Sesuai Kondisi Lapangan

bapperida

MAKLUMAT – Pemerintah Kabupaten Jember memeriksa realisasi sejumlah program perangkat daerah untuk memastikan laporan pembangunan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mengukur capaian program sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Pemeriksaan berlangsung melalui Rapat Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Data Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jember, Selasa (17 November 2026). Sebanyak 14 perangkat daerah teknis dan Perumdam Tirta Pandalungan mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam forum itu, setiap perangkat daerah diminta menunjukkan data realisasi program. Mulai target, capaian, lokasi kegiatan, jumlah penerima manfaat, hingga dokumentasi pelaksanaan.

Data tersebut kemudian diperiksa melalui desk verifikasi yang melibatkan tiga bidang Bapperida. Yaitu, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Program yang diperiksa cukup beragam. Di antaranya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan gerobak usaha, alat dan mesin pertanian, bantuan seragam sekolah, serta pemasangan listrik gratis.

Pemeriksaan juga mencakup fasilitasi lowongan kerja, perlindungan pekerja migran Indonesia, program Satu Rumah Satu Kolam (Okemase), penyaluran honor ketua RT dan RW, serta pemberdayaan kader Posyandu.

Baca Juga  Persebaran di Kecamatan Belum Merata, Gus Fawait Dorong Investasi SPBU Baru

Program lain yang masuk dalam pelaporan meliputi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), bantuan operasional pondok pesantren, bantuan kepada kiai dan gus, serta pemasangan sambungan air bersih gratis oleh Perumdam Tirta Pandalungan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Jember Yogie Agung Sumanagara mengatakan, pemeriksaan data diperlukan untuk memastikan laporan administratif tidak berbeda dengan realisasi program yang diterima masyarakat.

”Jangan sampai data realisasi di atas kertas menunjukkan capaian tertentu, tetapi kondisi yang diterima masyarakat berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan didukung data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yogie saat diwawancarai pada Kamis (19 November 2026).

Menurut Yogie, data yang akurat juga diperlukan untuk mengetahui penyebab suatu program tidak mencapai target. Evaluasi tidak hanya melihat besaran realisasi, tetapi juga faktor pendukung, kendala pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan jumlah penerima manfaat.

Temuan dari proses verifikasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah perbaikan. Dengan begitu, perangkat daerah dapat mengetahui bagian program yang perlu dipercepat maupun pelaksanaan yang membutuhkan pembenahan.

”Data ini menjadi dasar untuk melihat faktor penghambat dan pendukung pembangunan. Dari hasil evaluasi, pemerintah bisa merumuskan langkah konkret dan strategis agar target yang sudah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai,” ujar Yogie.

Baca Juga  Jember Jadi Percontohan Program Makan Bergizi Gratis, Cakupan Tembus 800 Ribu Penerima

Bagi Bapperida, pengendalian pembangunan tidak berhenti pada pencatatan realisasi kegiatan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan program berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Verifikasi lintas perangkat daerah ini menjadi salah satu instrumen untuk mengawal pelaksanaan RPJMD Jember 2025-2029 sekaligus memperkuat pertanggungjawaban kinerja pembangunan daerah. (*)