AI Makin Canggih, Siapa Pemilik Hak Paten Hasil Temuannya? Ini Kata Doktor FH UMM

Hak Paten AI

MAKLUMAT – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin mampu membantu manusia menciptakan teknologi baru. Namun, ketika sebuah invensi lahir dari bantuan AI, muncul persoalan hukum yang tidak sederhana: apakah mesin bisa diakui sebagai penemu dan berhak atas hak paten?

Persoalan ini menjadi tantangan baru bagi hukum kekayaan intelektual. Sebab, di satu sisi AI dapat berkontribusi dalam proses penemuan, tetapi di sisi lain sistem hukum paten masih menempatkan manusia sebagai pihak yang berhak menyandang status inventor.

Doktor Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM), Dr. Sofyan Arief, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa AI tidak bisa diakui sebagai inventor. Teknologi tersebut bukan subjek hukum sehingga tidak dapat memiliki hak eksklusif maupun hak moral.

Menurut pakar hak kekayaan intelektual itu, status inventor tetap melekat pada manusia yang memberikan kontribusi konseptual esensial terhadap fitur klaim invensi. Sementara AI hanya diposisikan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan teknologi atau AI-assisted invention.

Persoalan tersebut dibahas Sofyan dalam 2nd Colloquium: Pembaruan Hukum Nasional yang digelar FH UMM di Aula GKB IV Lantai 9, Kamis (19/11/2026). Ia mengangkat tema Paten dan Artificial Intelligence dalam Filsafat Hukum Inventorship.

Baca Juga  UMM Gandeng TNI AU Perkuat Ketahanan Pangan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Sofyan mengusulkan pengujian kontribusi konseptual manusia serta penerapan standar hibrida POSITA-AI dalam menilai patenabilitas suatu invensi.

Ia juga mendorong pembaruan regulasi secara bertahap. Langkah itu dapat dimulai dengan penerbitan pedoman klasifikasi AI oleh pemerintah, kewajiban transparansi matriks kontribusi inventor, hingga revisi undang-undang paten.

“Revisi undang-undang diperlukan untuk menegaskan manusia sebagai inventor mutlak, sehingga hukum paten tetap memberi insentif inovasi sekaligus menjamin kepastian hukum dan kepentingan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan FH UMM Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., menilai pembaruan hukum harus terus dilakukan untuk menjawab perubahan masyarakat dan perkembangan zaman.

Ia menegaskan hukum bukanlah sesuatu yang final, melainkan terus berproses atau law in the making. Karena itu, gagasan kritis dari kalangan akademisi dibutuhkan agar hukum tetap mampu menjawab persoalan baru.

Kolokium tersebut menjadi ruang bagi FH UMM untuk membahas berbagai tantangan hukum nasional, mulai dari persoalan etika pejabat publik hingga perkembangan teknologi yang menguji batas-batas hukum paten.