MAKLUMAT – Pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diperkuat melalui penerapan layanan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN). Inspektorat Jember pun turun tangan memastikan setiap ASN memahami mekanisme pelaporan, mulai pengisian target hingga penyertaan bukti dukung kinerja.
Kamis (19/11/2026), digelar bimbingan teknis bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bawah Timur Kantor Pemerintah Kabupaten Jember itu diinisiasi Inspektorat bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan menghadirkan tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember.
Sekretaris Inspektorat Jember Djoni Nurtjahjono yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan, bimbingan teknis diperlukan untuk memastikan ASN memahami mekanisme pengisian dan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.
”Pengelolaan kinerja bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab setiap ASN dalam menunjukkan capaian dan kontribusinya terhadap organisasi,” kata Djoni.
Kegiatan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Jember Nomor 800.1.5/1588/35.09.414/2026 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Pemanfaatan Layanan e-Kinerja BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh ASN diwajibkan mengelola dan melaporkan kinerja melalui layanan e-Kinerja BKN. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap triwulan serta melalui penilaian tahunan atau final sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam bimbingan teknis itu, tim BKPSDM menjelaskan tata cara penggunaan layanan e-Kinerja yang terintegrasi dengan ASN Digital BKN. Peserta juga mengikuti praktik pengisian aplikasi menggunakan laptop maupun perangkat digital lainnya.
Pendampingan tersebut ditujukan untuk membantu ASN memahami tahapan pengisian, melengkapi bukti dukung, serta menyesuaikan pelaporan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
Penerapan e-Kinerja diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi kepegawaian. Sistem itu juga menjadi instrumen pemantauan capaian kerja, pemberian umpan balik, dan evaluasi kinerja ASN secara lebih terukur.
Inspektorat Jember berharap pendampingan teknis tersebut dapat meningkatkan ketertiban pelaporan sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah. (*)













