Aisyiyah Siapkan PKBM untuk Bantu Ribuan Anak Tidak Sekolah di Sampang

MAKLUMAT – Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menyiapkan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk membantu mengatasi persoalan sekitar 27 ribu anak tidak sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Inisiatif ini menjadi bagian dari kontribusi Aisyiyah dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang sulit kembali ke jalur pendidikan formal.

Ketua PDA Sampang, Anies Safitri, mengatakan angka ATS tersebut mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menurut dia, pembentukan PKBM Aisyiyah saat ini masih dalam proses persiapan.

“PKBM tersebut direncanakan menyelenggarakan tiga program pembelajaran, yakni pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan keterampilan. Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif pendidikan bagi anak-anak yang tidak lagi terjangkau oleh sistem pendidikan formal,” ujar Anies Safitri, Sabtu (21/11).

Anies menjelaskan, rencana pembentukan PKBM merupakan tindak lanjut dari keterlibatan PDA Sampang dalam program Relawan Pendidikan yang diselenggarakan Kemendikdasmen. Program tersebut menyasar daerah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi, termasuk Kabupaten Sampang.

Melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (PPA), PDA Sampang mengikuti seleksi program relawan pendidikan yang diselenggarakan kementerian pada April lalu.

Dalam pengajuan program, PDA Sampang mengusulkan kegiatan di tiga kecamatan, yakni Sampang, Karangpenang, dan Camplong. Hasil seleksi menetapkan dua kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan, yaitu Karangpenang dan Camplong.

Baca Juga  Rayakan Milad ke-108, Aisyiyah Aceh Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Qaryah Thayyibah

Di masing-masing kecamatan ditempatkan lima relawan pendidikan. Dengan demikian, terdapat 10 relawan yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap 150 anak tidak sekolah di setiap kecamatan. Total sasaran pendataan mencapai 300 anak.

Program tersebut berlangsung selama empat bulan, mulai dari proses seleksi dan perekrutan relawan, pembekalan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan pertanggungjawaban akhir.

Tugas relawan tidak hanya mengidentifikasi dan memverifikasi data ATS, tetapi juga melakukan edukasi serta advokasi agar anak-anak tersebut dapat kembali mengakses pendidikan.

Anies menjelaskan, sasaran program mencakup tiga kategori anak tidak sekolah, yakni drop out (DO) atau anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan (LTM), serta belum pernah bersekolah (BPB).

Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah anak yang berhasil didata dan diverifikasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan mereka dapat kembali terintegrasi ke dalam sistem pendidikan, baik melalui lembaga formal maupun pendidikan nonformal seperti PKBM.

Penyebab Anak Putus Sekolah

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi di lapangan, Anies menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah di Kabupaten Sampang.

Faktor tersebut antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, pernikahan di bawah umur, serta pola pikir sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan.

Baca Juga  Abdul Mu’ti Berharap Muktamar ke-49 Muhammadiyah Jadi Teladan Permusyawaratan

Selain itu, persoalan administrasi kependudukan turut memengaruhi akurasi pendataan. Anies menyebut masih ditemukan ketidaksinkronan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya untuk kategori anak belum pernah bersekolah dan lulus tidak melanjutkan. Persoalan kartu keluarga ganda juga menjadi salah satu kendala dalam proses verifikasi.

Menurut Anies, besarnya jumlah ATS membuat pemerintah menghadapi tantangan untuk mengembalikan seluruh anak tersebut ke lembaga pendidikan formal. Karena itu, keberadaan lembaga pendidikan nonformal menjadi penting untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak yang telah melewati batas usia sekolah formal.

Ia menilai kapasitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersedia di Kabupaten Sampang saat ini belum mencukupi kebutuhan seluruh anak tidak sekolah. Berdasarkan data riil yang dimiliki PDA Sampang, daya dukung PKBM yang ada masih di bawah 35 persen dibandingkan kebutuhan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Aisyiyah mengambil inisiatif untuk mendirikan PKBM sendiri.

Aisyiyah Ajak Pemerintah Perkuat Kolaborasi

Anies menegaskan, persoalan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pendataan dan verifikasi tanpa diikuti langkah nyata untuk mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan.

Baca Juga  Komitmen Sinergi Aisyiyah Sampang dan Pemkab dalam Pencegahan dan Penanganan Campak

Menurut dia, organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan perlu dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan.

Pendirian PKBM oleh Aisyiyah diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mengatasi persoalan ATS di Kabupaten Sampang.

Senada dengan itu, Wakil Ketua PDA Sampang, Rukayyah, turut terlibat dalam upaya pengembangan program pendidikan tersebut.

Bagi Aisyiyah, keberhasilan penanganan anak tidak sekolah bukan sekadar tercapainya target pendataan, melainkan bagaimana anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar melalui jalur formal maupun nonformal.***