Taiwan Tolak Ladaku, Konsumen Indonesia Berhak Tahu Hasil Pengujiannya

MAKLUMAT – Penolakan 24 kilogram merica bubuk merek Ladaku oleh otoritas pangan Taiwan memunculkan pertanyaan tentang keamanan produk yang beredar di Indonesia. Di tengah perbedaan keterangan mengenai temuan residu pestisida, konsumen berhak mengetahui hasil pengujian terhadap produk yang dipermasalahkan, terutama jika berasal dari batch yang sama dengan yang ditolak Taiwan.

PT Motasa Indonesia selaku produsen Ladaku menyatakan produk yang tertahan di perbatasan Taiwan dikirim melalui pedagang perantara (trader), bukan melalui jalur ekspor resmi perusahaan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meminta pelaku usaha melakukan pengujian ulang terhadap batch yang sama di laboratorium terakreditasi.

Persoalan ini mendapat perhatian Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI). Ketua FKBI, Tulus Abadi, mendesak BPOM memastikan apakah produk yang ditemukan mengandung residu pestisida tersebut juga beredar di pasar domestik.

Menurut Tulus, penolakan produk pangan Indonesia oleh otoritas Taiwan harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Terlebih, produk Ladaku merupakan salah satu merek bumbu masak yang dikenal luas dan banyak digunakan masyarakat. Kejadian berulang seperti ini, menurut Tulus, berpotensi merugikan reputasi produk pangan Indonesia di pasar internasional.

“BPOM harus segera melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Pastikan apakah produk Ladaku yang ditemukan mengandung residu pestisida tersebut juga beredar di pasar Indonesia atau tidak,” tegas Tulus, Jumat (20/11/2026).

Ia meminta BPOM mengambil tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan nasional. Tindakan itu dapat berupa penarikan produk dari peredaran hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan hukum.

“Jika memang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, produk tersebut harus ditarik dari pasaran. Pelakunya juga wajib diberikan sanksi, baik administratif, perdata maupun pidana sesuai pelanggarannya,” ujarnya kepada Rentak.id.

Tulus menegaskan, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas dalam pengawasan produk pangan. Ia meminta standar keamanan pangan di Indonesia tidak lebih rendah dibandingkan negara tujuan ekspor.

“Jangan sampai produk yang bermasalah di negara lain justru tetap bebas beredar di dalam negeri. BPOM harus bertindak cepat demi melindungi masyarakat dan menjamin keamanan pangan,” pungkasnya.

Baca Juga  Pastikan Keamanan MBG, Pemkab Banyuwangi Gelar Pelatihan bagi Pengelola SPPG

Motasa Sebut Pengiriman Dilakukan Pedagang Perantara

Menanggapi penolakan produk Ladaku di Taiwan, Direktur PT Motasa Indonesia Mohammad Taib Sangaji menyatakan pengiriman dalam kasus tersebut bukan dilakukan melalui jalur ekspor resmi perusahaan.

Menurut Sangaji, produk Ladaku yang masuk ke Taiwan dikirim oleh pihak ketiga atau pedagang perantara. Karena itu, pengiriman tersebut tidak dilengkapi dokumen pendukung ekspor yang biasanya diterbitkan perusahaan.

“Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan dalam kasus ini, adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami, namun dilakukan oleh trader. Sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung ekspor yang biasanya kami release untuk setiap proses Export produk kami ke luar negeri,” kata Sangaji dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu (21/11/2026).

Di tengah persoalan tersebut, Sangaji memaparkan proses pengolahan bahan baku merica yang diterapkan perusahaan, mulai dari petani binaan hingga fasilitas produksi di Mojokerto, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, biji merica hasil panen terlebih dahulu direndam dalam air mengalir selama 14 hari untuk mengupas kulit. Setelah itu, biji merica dibilas dan dikeringkan sebelum masuk ke lini produksi.

Di pabrik, bahan baku kembali dicuci menggunakan air bertekanan tinggi melalui proses double wash, kemudian menjalani sterilisasi dengan uap panas.

“Proses ini adalah proses yang akan melarutkan kontaminan fisik dan sangat efektif menghilangkan residu pestisida apabila masih ada, karena pada proses ini menggunakan air bertekanan tinggi yang mengalir sepanjang proses hingga merica biji benar-benar bersih sebelum dilakukan proses sterilisasi,” katanya.

Sangaji juga menjelaskan standar kebersihan lini produksi di fasilitas pengolahan Mojokerto. Menurut dia, proses penghalusan hingga pengemasan berlangsung otomatis di ruangan steril yang dilengkapi penyaring udara HEPA (High Efficiency Particulate Air).

“Merica bubuk yang sudah melalui proses penghalusan akan langsung dipacking dengan mesin kemas yang berada pada ruangan steril dengan HEPA Filter agar memastikan tidak ada kontaminasi. Standar kebersihan dan hygiene line produksi ladaku merica bubuk hampir setara dengan industri farmasi,” ujarnya.

Baca Juga  Susu Nestlé Terkontaminasi Racun di Luar Negeri,  Komisi IX DPR RI Desak BPOM Bertindak Cepat

Ia menyebut seluruh tahapan produksi telah mengantongi sertifikasi ISO 22000 dan HACCP serta berada di bawah pengawasan BPOM. Perusahaan juga menerapkan masa karantina produk selama 14 hari di gudang sambil menunggu hasil pengujian laboratorium sebelum produk dipasarkan.

Sangaji mengklaim, berdasarkan pengujian internal perusahaan, pihaknya tidak pernah menemukan residu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk.

“Sebagai catatan selama kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah ditemukan pesidu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk,” tegasnya.

Perusahaan juga memastikan seluruh produk yang beredar di pasaran telah melalui tahapan pemanggangan dan sterilisasi untuk mematikan mikroorganisme berbahaya.

“Dengan semua proses fabrikasi yang dilakukan seperti yang sudah kami jelaskan, kami tegaskan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Sampel Batch yang Ditolak Masih Disimpan

Terkait penolakan produk di Taiwan, Sangaji mengatakan perusahaan telah menjalin komunikasi dengan BPOM. Perusahaan juga diarahkan melakukan pengujian ulang terhadap batch Ladaku yang sama dengan produk yang dipermasalahkan otoritas Taiwan.

Menurut dia, sampel dari batch tersebut masih tersimpan di Keeping Sample Bank pada fasilitas penelitian dan pengembangan atau Research and Development perusahaan.

“Sample batch yang sama masih kami simpan di Keeping Sample Bank di Fasilitas Research & Development. Kami menyimpan seluruh batch produksi yang masih beredar di Pasar sebagai implementasi dari Traceability Process yang disyaratkan oleh ISO 22000,” kata Sangaji seperti dilansir CNN Indonesia.

Penyimpanan sampel tersebut, menurut Sangaji, merupakan bagian dari penerapan sistem ketertelusuran produk (traceability process) yang dipersyaratkan dalam ISO 22000.

Pengujian ulang terhadap sampel dari batch yang sama menjadi bagian penting untuk memastikan apakah temuan residu pestisida yang dilaporkan otoritas Taiwan juga terdapat pada produk yang diuji perusahaan.

BPOM Minta Pengujian di Laboratorium Terakreditasi

Dalam Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.11.26.313 tertanggal 20 November 2026, BPOM menyatakan telah memantau pemberitaan mengenai penolakan produk Ladaku Merica Bubuk oleh otoritas Taiwan.

Baca Juga  DPR Pertanyakan Pengawasan BPOM terhadap Produk AMDK, Minta Penindakan Lebih Tegas

BPOM menjelaskan, produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label. Namun, otoritas Taiwan menolak produk tersebut karena kandungan residu pestisida tiametoksam dan fipronil melampaui batas maksimum yang berlaku di negara tersebut.

Batas maksimum residu tiametoksam di Taiwan ditetapkan sebesar 0,05 ppm, sedangkan fipronil sebesar 0,002 ppm.

BPOM telah meminta klarifikasi dan menginstruksikan pelaku usaha melakukan pengujian produk, termasuk terhadap batch yang sama dengan produk yang dinotifikasi oleh Taiwan FDA. Pengujian harus dilakukan di laboratorium terakreditasi.

Selain itu, BPOM berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti penolakan tersebut sekaligus memastikan penerapan praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.

BPOM juga berkomunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei) untuk membahas persoalan tersebut dan mencegah kejadian serupa terulang.

BPOM mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi regulasi keamanan pangan di negara tujuan ekspor. Setiap negara dapat menetapkan batas maksimum residu pestisida yang berbeda berdasarkan pertimbangan keamanan pangan dan perlindungan produk dalam negeri.

Untuk tiametoksam, BPOM menyebut batas maksimum residu sebesar 7 ppm berlaku di Thailand, Australia, dan Selandia Baru; 5 ppm di Singapura; serta 0,15 ppm di Amerika Serikat. Sementara itu, Codex, Tiongkok, dan Indonesia tidak mengatur batas tersebut.

Adapun untuk fipronil, batas maksimum residunya sebesar 0,05 ppm di Singapura, 0,04 ppm di Thailand, dan 0,005 ppm di Uni Eropa. Codex, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas tersebut.

BPOM mengimbau masyarakat menerapkan prinsip CEK KLIK, yakni Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan.

Masyarakat yang mengalami keluhan setelah mengonsumsi pangan olahan atau menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan dapat melapor melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau kantor BPOM terdekat.***