MAKLUMAT — Polresta Banyuwangi menyiapkan sejumlah skema pengendalian lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta menjelaskan, langkah tersebut mencakup penyekatan lintas wilayah, rekayasa lalu lintas, pemanfaatan kawasan penyangga (buffer zone), hingga pemilahan kendaraan angkutan barang.
Pengendalian kendaraan direncanakan dimulai sejak jalur kedatangan sebelum memasuki wilayah Banyuwangi. Langkah ini disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik selama periode libur akhir tahun.
Muharman menjelaskan, pengaturan arus menuju Pelabuhan Ketapang perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi dengan wilayah penyangga hingga pemilahan kendaraan berdasarkan jenis dan ketentuan operasionalnya.
Menurutnya, koordinasi lintas wilayah diperlukan untuk mengatur atau melakukan penyekatan kendaraan sebelum memasuki Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, kendaraan yang menuju pelabuhan dapat disesuaikan dengan kapasitas penampungan dan kesiapan layanan penyeberangan.
Pengendalian tersebut dinilai perlu dilakukan sejak awal agar kepadatan tidak terkonsentrasi pada satu jalur menuju Ketapang.
“Kami menyiapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus menuju pelabuhan dapat diatur sejak awal,” terangnya, saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan harus menyesuaikan kemampuan pelayanan penyeberangan. “Dengan begitu tidak terjadi penumpukan di jalan raya,” tandas Muharman.
Sejalan dengan rencana tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang mengusulkan penempatan titik penyaringan kendaraan di wilayah hulu, termasuk Rest Area KM 819A serta wilayah Probolinggo dan Besuki.
Dalam skema tersebut, kendaraan diusulkan diperiksa berdasarkan golongan, tujuan perjalanan, kepemilikan tiket, serta ketentuan pembatasan angkutan barang sebelum diarahkan melanjutkan perjalanan.
Rencana Lokasi Buffer Zone
Di wilayah Banyuwangi, Polresta menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui mekanisme penundaan perjalanan atau delay system di kawasan Simpang Tiga Farly dan KP3.
Skema tersebut dirancang untuk mengendalikan pergerakan kendaraan menuju pelabuhan dengan mengarahkannya terlebih dahulu ke kawasan penyangga atau kantong parkir yang telah ditentukan.
Sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana pemanfaatan buffer zone meliputi Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, dan alternatif lahan Hermanto.
Kawasan tersebut akan dimanfaatkan untuk menampung dan mengatur kendaraan sebelum mendapatkan giliran memasuki area pelabuhan. Pengaturan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi antrean serta kapasitas pelayanan dermaga dan kapal.
Khusus kendaraan besar dengan tiga sumbu, Polresta Banyuwangi menyiapkan mekanisme pemilahan di lahan Hermanto, terutama bagi angkutan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam rencana tersebut, kendaraan akan diberikan stiker nomor urut untuk memudahkan identifikasi, pengaturan antrean, dan pengendalian pergerakan menuju pelabuhan.
Muharman menambahkan, pengaturan kendaraan besar juga perlu diselaraskan dengan ketentuan pembatasan operasional angkutan barang selama periode Nataru.
Meski demikian, Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan tersebut masih dalam tahap perencanaan. Penentuan jenis kendaraan yang dibatasi, waktu pelaksanaan, serta pengecualiannya masih menunggu ketentuan resmi dari instansi berwenang.
Pengaturan ini juga diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Bukan Satu-satunya Solusi Urai Kemacetan
Senada, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menjelaskan bahwa buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang sudah tiba, tetapi bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan.
Menurutnya, pengendalian kepadatan perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengaturan pola kedatangan kendaraan dari wilayah sebelumnya, pemanfaatan kawasan penyangga, hingga mekanisme pemanggilan kendaraan menuju dermaga.
Pola pengelolaan arus yang diterapkan di Pelabuhan Merak juga menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan sistem pengaturan di Ketapang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pelayanan penyeberangan Jawa-Bali.
Pembentukan Pos “Polisi Bersama Masyarakat”
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya pengaturan kendaraan secara terkoordinasi di setiap kawasan penyangga.
Kapolda mengarahkan agar mekanisme antrean, termasuk pencatatan nomor urut kendaraan yang masuk dan keluar dari buffer zone, diselaraskan untuk mencegah ketidakteraturan pergerakan kendaraan menuju pelabuhan.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, turut direncanakan pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terkoneksi dengan kawasan penyangga. Pos tersebut diharapkan membantu koordinasi petugas sekaligus memberikan pelayanan kepada pengguna jalan.
Di sisi lain, pengaturan kendaraan di darat harus menyesuaikan kemampuan operasional kapal dan dermaga. Kendaraan dari buffer zone tidak dapat dilepas menuju pelabuhan secara bersamaan tanpa memperhitungkan ketersediaan slot penyeberangan.
Berdasarkan paparan ASDP dan KSOP Tanjung Wangi, mekanisme pemanggilan kendaraan perlu didukung komunikasi berkelanjutan antara petugas pengendali antrean, operator pelabuhan, dan petugas dermaga.
ASDP juga memproyeksikan peningkatan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Nataru. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyesuaian pelayanan penyeberangan dan pengendalian kendaraan.
Polresta Banyuwangi melalui berbagai upaya rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan logistik, serta koordinasi dengan wilayah penyangga tersebut, menyiapkan langkah pencegahan agar potensi kepadatan di kawasan Pelabuhan Ketapang dapat dikendalikan sebelum mengganggu mobilitas masyarakat.
Meski begitu, rencana tersebut memerlukan pematangan teknis lintas instansi, terutama mengenai lokasi pengendalian kendaraan, pemberlakuan pembatasan angkutan barang, serta mekanisme pemanggilan kendaraan dari kawasan penyangga menuju pelabuhan.
Dengan pengendalian arus yang dimulai sejak jalur kedatangan, pengamanan Nataru diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kemacetan setelah terjadi, tetapi juga pada pencegahan kepadatan melalui pengaturan kendaraan yang lebih terukur, tertib, dan terintegrasi.***
*) Penulis: Irwan Suryanto














