Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Menaker Yassierli menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. (Foto: Kemnaker)

MAKLUMAT — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Komponen tersebut terbagi dalam empat kelompok pengeluaran, meliputi makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” terang Yassierli dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks Indonesia.

Penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga  Lima Aspek Penguatan Pendidikan Vokasi Menurut Kemnaker

KHL: Pertimbangan Penentuan Indeks Alfa

Dalam mekanisme penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α).

Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 sampai dengan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan beriringan dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan besaran upah minimum.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” tandasnya.

Batas Waktu Penetapan Upah Minimum 2027

Dalam penetapan upah minimum tahun 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.

Baca Juga  Menaker Yassierli Minta BPVP Ukur Keberhasilan Pelatihan dari Penyerapan Tenaga Kerja

Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dilarang Membayar Upah di Bawah Minimum

Selain mengatur mekanisme penghitungan dan penetapan upah minimum, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 140 ayat (5), sedangkan ketentuan mengenai ancaman pidananya diatur dalam Pasal 288.

Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi yang dapat dikenakan berupa denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp2 miliar.

Pemerintah menegaskan, penghitungan KHL dan formula penyesuaian upah minimum tersebut sebagai upaya memastikan supaya kebutuhan hidup pekerja, kondisi perekonomian daerah, serta keberlangsungan usaha benar-benar menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengupahan tahun 2027.***