LHKP PWM Jatim Gelar Dialog Publik bersama Kemenhaj, Soroti Aspek Kebijakan

Ketua LHKP PWM Jawa Timur Mukayat Al-Amin dalam Dialog Publik bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kantor PWM Jawa Timur, Ahad (22/11/2026). Foto: Zaki/Maklumat.id

MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar Dialog Publik bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI di Kantor PWM Jawa Timur, Ahad (22/11/2026).

Ketua LHKP PWM Jawa Timur, Mukayat Al-Amin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaganya mengawal kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurutnya, perhatian LHKP terhadap urusan haji berangkat dari tanggung jawab untuk mendorong kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kenapa LHKP mengurusi haji? Banyak yang bertanya begitu. Kami fokus pada kebijakan karena memang itu bidang kami,” ujarnya.

Mukayat menjelaskan, LHKP ingin mendorong lahirnya kebijakan yang berlandaskan hikmah dan memberikan manfaat. Karena itu, dialog tersebut menjadi ruang untuk membicarakan penyelenggaraan haji sekaligus menyampaikan sejumlah masukan untuk perbaikan ke depan.

Dia menilai pelaksanaan ibadah haji pada 2026 mengalami perbaikan signifikan. Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan tahun ini juga menjadi catatan positif.

Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian bersama. “Tidak mudah mengelola haji dan umrah ini. Kita harus berhati-hati dalam mengelolanya,” katanya.

Menurut Mukayat, penyelenggaraan haji memiliki kompleksitas tersendiri, terutama karena menyangkut pelayanan kepada jemaah dalam jumlah besar.

Baca Juga  Sikap Ketua LHKP Jatim Respon Polemik Tambang Emas di Trenggalek

Setiap jemaah telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat. Sebagian bahkan menyisihkan penghasilan dan menabung dalam waktu lama agar dapat menunaikan ibadah tersebut.

Kondisi itu membuat kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Mukayat juga mengingatkan bahwa birokrasi memiliki mekanisme dan dunianya sendiri, termasuk dalam hal akuntabilitas.

Karena itu, pengelolaan haji perlu terus dievaluasi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.

“Penting bagi kita untuk memastikan bagaimana pelayanan haji ini bisa maksimal. Ada banyak orang yang sudah menunggu dan menabung sekian lama untuk bisa melaksanakan ibadah ini,” jelasnya.

Mukayat berharap apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan haji 2026 dapat menjadi dorongan untuk mempertahankan capaian yang sudah baik. Berbagai catatan dari masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pada tahun berikutnya semakin baik.

“Semoga ini terus berlanjut, tentu dengan perbaikan dan catatan bersama,” ujarnya.

 

*) Penulis: M Habib Muzaki​