MAKLUMAT – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kesenjangan nominal yang cukup lebar. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp6.136.941 per bulan, sedangkan Jawa Tengah mencatatkan UMP terendah sebesar Rp2.655.454. Di antara enam provinsi tersebut, Banten menempati posisi kedua dengan UMP Rp3.372.828,70, disusul Jawa Barat Rp3 juta. Sementara Jawa Timur menetapkan UMP Rp2.730.000 dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rp2.725.000.
Selisih UMP DKI Jakarta dengan Jawa Tengah mencapai Rp3.481.487 per bulan. Perbedaan tersebut memperlihatkan variasi kebijakan pengupahan dan kondisi ekonomi di Pulau Jawa. Demikian dilansir dari Antara, Ahad (22/11)
Berikut perbandingan UMP 2027 di enam provinsi di Pulau Jawa:
| Provinsi | UMP 2027 | Kenaikan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp6.136.941 | 7,1% |
| Banten | Rp3.372.828,70 | 8,77% |
| Jawa Barat | Rp3.000.000 | 29,44% |
| Jawa Timur | Rp2.730.000 | 11,57% |
| DI Yogyakarta | Rp2.725.000 | 12,72% |
| Jawa Tengah | Rp2.655.454 | 14,10% |
DKI Jakarta Tetap Memiliki UMP Tertinggi
DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Gubernur Pramono Anung menetapkan angka tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Nilai tersebut meningkat Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Namun, kenaikan tersebut mendapat perhatian kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa peningkatan biaya tenaga kerja dapat menambah beban operasional perusahaan dan memengaruhi kemampuan merekrut pekerja baru.
Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kenaikan upah. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen pengeluaran yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.
Kenaikan upah juga berpotensi memengaruhi biaya produksi dan harga barang maupun jasa. Perusahaan dengan keterbatasan keuangan perlu menyesuaikan strategi operasional agar tetap mampu mempertahankan kegiatan usaha.
Di sisi lain, kalangan buruh menilai kenaikan UMP Jakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Mereka sebelumnya mengusulkan upah minimum sebesar Rp6,24 juta.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur buruh mengusulkan UMP Rp6.210.040 dengan nilai alfa 1,0. Unsur pemerintah mengajukan Rp6.136.941 dengan alfa 0,775, sedangkan unsur pengusaha melalui Apindo mengusulkan Rp6.047.589 dengan alfa 0,5.
Pemerintah akhirnya menetapkan angka berdasarkan usulan unsur pemerintah.
Banten Tetapkan UMP Rp3,37 Juta
Pemerintah Provinsi Banten menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp271.947,30 atau 8,77 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penetapan UMP 2027 mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, kebutuhan hidup layak, serta keberlangsungan dunia usaha.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026).
Andra Soni menegaskan, daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah. Menurutnya, peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis harus menjadi landasan pertumbuhan ekonomi.
“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.
Ia berharap kenaikan UMP dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
Menurut Andra Soni, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri. Manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat.
“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.
Jawa Barat Tetapkan UMP Rp3 Juta
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta per bulan. Angka tersebut disebut naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan, penetapan UMP menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurutnya, UMP Rp3 juta berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mengurangi kesenjangan upah antarwilayah.
“Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di Rp3.096.000. Jadi Rp3 juta itu adalah safety net,” ujar Kim di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan pengupahan diterapkan secara bertingkat, mulai dari UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurut Dedi, penetapan UMP juga mempertimbangkan kesenjangan upah antara daerah industri padat modal dan daerah industri padat karya.
Di kawasan industri seperti Kota Bekasi, UMK 2026 tercatat mencapai sekitar Rp5,9 juta. Sementara sejumlah daerah dengan tingkat upah lebih rendah, seperti Kota Banjar, Pangandaran, Kuningan, dan Majalengka, memiliki UMK di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp2,6 juta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membuka mekanisme pengajuan pengecualian bagi perusahaan yang keberatan memenuhi ketentuan upah. Pengajuan tersebut akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan perusahaan.
Jawa Timur Tetapkan UMP Rp2,73 Juta
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Nilai tersebut naik Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan disusun dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan kesempatan kerja.
Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah mempertimbangkan inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.
Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan UMP sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL mencapai 72,94 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 65,38 persen pada 2026.
Khofifah mengatakan peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan produktivitas dan kemampuan dunia usaha.
Ia menambahkan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.
DIY Tetapkan UMP Rp2,725 Juta
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.417.495.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, UMP 2027 tersebut setara dengan 56,31 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
“Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI,” kata Ni Made di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP DIY 2027 didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta akademisi.
Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.
Selain UMP, Dewan Pengupahan DIY juga merekomendasikan upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha, yakni aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.
Ni Made menjelaskan, rekomendasi sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik pekerjaan khusus, serta risiko kerja yang lebih tinggi berdasarkan kajian akademisi Dewan Pengupahan DIY.
UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Jawa Tengah Catat UMP Terendah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.655.454 per bulan. Nilai tersebut naik Rp328.068 atau 14,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.327.386,07.
Berdasarkan data historis yang disampaikan pemerintah provinsi, kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Pada 2026, UMP Jawa Tengah hanya meningkat 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ahmad Luthfi menjelaskan, penetapan UMP telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan empat unsur, yakni pengusaha melalui Apindo dan Kadin, serikat pekerja atau buruh, pemerintah, serta pakar dan akademisi.
“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikan UMP Jateng tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10 persen,” ujarnya saat mengumumkan penetapan UMP di Kabupaten Jepara, Sabtu (21/11/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kenaikan upah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas industri, investasi, dan perluasan lapangan kerja.
Perbedaan UMP Tidak Otomatis Menggambarkan Daya Beli
Perbandingan UMP di enam provinsi Pulau Jawa perlu dibaca bersama indikator kebutuhan hidup layak dan kondisi perekonomian masing-masing daerah.
Di Jawa Timur, rasio UMP terhadap KHL mencapai 72,94 persen. Jawa Barat mencatatkan rasio 70,62 persen, sedangkan Jawa Tengah sebesar 71 persen. Adapun DIY menyebut UMP 2027 setara dengan 56,31 persen dari KHL berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Perbedaan rasio tersebut menunjukkan bahwa nominal upah minimum bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup.
Biaya tempat tinggal, transportasi, harga kebutuhan pokok, dan karakteristik ekonomi daerah turut memengaruhi daya beli.
Selain itu, UMP merupakan batas upah minimum tingkat provinsi. Di daerah yang telah menetapkan UMK, ketentuan UMK menjadi acuan upah minimum di wilayah tersebut sesuai peraturan pengupahan.
Karena itu, perbandingan UMP antardaerah perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, struktur ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan masing-masing provinsi.***













