MAKLUMAT – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar 11,57 persen menjadi Rp2,73 juta harus diikuti upaya penguatan daya beli pekerja.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak cukup hanya berorientasi pada kenaikan nominal. Pemerintah juga perlu memastikan kenaikan upah berdampak terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Kenaikan UMP patut dilihat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, yang terpenting bukan sekadar kenaikan nominal, melainkan sejauh mana kebijakan ini mampu menjaga daya beli dan membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ujar Suli Da’im.
Ia menilai, pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL). Pengendalian harga kebutuhan pokok, pengawasan penerapan upah minimum, serta dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja juga perlu diperkuat.
Suli Da’im menegaskan, perlindungan hak pekerja harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha agar tidak berdampak pada pengurangan kesempatan kerja.
“Pekerja harus mendapatkan haknya secara layak, sementara dunia usaha juga perlu tumbuh. Kuncinya adalah kebijakan yang adil, pengawasan yang konsisten, dan hubungan industrial yang harmonis,” tegasnya, Ahad (22/11/2026).
Ia berharap, penetapan UMP Jatim 2027 menjadi momentum memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan demi kemajuan Jawa Timur.













