MAKLUMAT – Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia menembus pasar Eropa. Melalui kesepakatan tersebut, lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan kedua pihak akan menikmati penghapusan bea masuk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kesepakatan ini memberikan keuntungan bagi industri padat karya Indonesia. Sejumlah produk yang selama ini dikenakan tarif bea masuk 7 hingga 12 persen di pasar Uni Eropa berpeluang memperoleh tarif nol persen.
Produk yang berpotensi menikmati fasilitas tersebut antara lain tekstil, makanan, alas kaki, pakaian jadi, minyak kelapa sawit mentah (CPO), serta berbagai komoditas pertanian.
Airlangga menyampaikan manfaat tersebut dalam wawancara dengan program berita World Roundup di stasiun televisi internasional France 24, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Airlangga, proses perundingan IEU-CEPA berlangsung panjang karena kedua pihak harus membahas berbagai persoalan perdagangan dan kepentingan ekonomi. Namun, tercapainya kesepakatan dinilai menjadi momentum penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa.
“Kedua pihak terus membahas berbagai detail dan begitu banyak isu yang perlu didiskusikan antara Uni Eropa dan Indonesia. Kami membutuhkan waktu untuk menemukan momentum yang tepat,” ujar Airlangga.
Dia menilai kesepakatan tersebut menjadi salah satu perjanjian terbaik antara Indonesia dan Eropa dalam satu dekade terakhir.
Secara keseluruhan, IEU-CEPA diperkirakan menghapus bea masuk atas lebih dari 90 persen barang yang diperdagangkan kedua pihak. Kesepakatan ini juga diproyeksikan menghemat biaya perdagangan hingga 600 juta euro per tahun.
Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Indonesia juga akan menghapus secara bertahap bea masuk untuk 50 persen pos tarif kendaraan asal Uni Eropa dalam jangka waktu lima tahun.
Meski demikian, sejumlah komoditas pertanian sensitif, seperti beras, gula, dan etanol, mendapatkan pengecualian.
Dalam hubungan perdagangan kedua kawasan, Uni Eropa selama ini mengekspor mesin nonlistrik, bahan kimia, dan produk pertanian ke Indonesia. Sebaliknya, pasar Eropa menyerap berbagai produk Indonesia, mulai dari komoditas pertanian, peralatan mekanik dan elektrik, hingga barang manufaktur seperti alas kaki.
Selain akses perdagangan, isu lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan IEU-CEPA, terutama terkait kelapa sawit dan deforestasi.
Airlangga menjelaskan Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium deforestasi sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah juga telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mengatur komoditas terkait deforestasi.
Implementasi regulasi tersebut kemudian ditunda oleh Uni Eropa selama dua tahun. Airlangga menyatakan Indonesia siap memasok produk yang memenuhi standar keberlanjutan sesuai kesepakatan kedua pihak.
Di sektor pertambangan, pemerintah menerapkan standar Good Mining Practice atau praktik pertambangan yang baik. Standar tersebut menjadi bagian dari kewajiban audit pertambangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan.
Airlangga menyebut praktik tersebut telah berjalan selama bertahun-tahun dan diterapkan perusahaan pertambangan internasional yang beroperasi di Indonesia, termasuk Freeport-McMoRan dan Vale.
Pemerintah menargetkan IEU-CEPA mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 setelah proses ratifikasi di masing-masing pihak selesai.
Percepatan ratifikasi menjadi perhatian karena fasilitas preferensi tarif Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia dijadwalkan berakhir pada penghujung 2026. Jika ratifikasi IEU-CEPA terlambat, Indonesia berisiko mengalami jeda fasilitas tarif sebelum perjanjian baru mulai berlaku.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Uni Eropa mengusulkan penandatanganan perjanjian pada Sabtu agar dokumennya dapat segera diajukan dalam proses internal Uni Eropa pada Senin berikutnya.
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan DPR. Airlangga menyebut proses ratifikasi dapat dilakukan melalui Peraturan Presiden.
IEU-CEPA juga mencakup perlindungan investasi bilateral. Ketentuannya meliputi perlindungan hukum bagi investor, mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, mediasi sukarela antara investor dan negara, serta kerangka kerja untuk negosiasi pada masa mendatang.
Dalam wawancara tersebut, Airlangga turut menyinggung pengaruh kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap dinamika perdagangan global. Indonesia, menurutnya, tetap menjalankan perundingan perdagangan secara paralel dengan berbagai mitra.
Setelah menandatangani kesepakatan perdagangan timbal balik (reciprocal trade agreement) dengan Amerika Serikat dan IEU-CEPA dengan Uni Eropa, Indonesia diharapkan memiliki akses perdagangan yang lebih luas dengan dua mitra ekonomi tersebut.
Airlangga menilai kerja sama Indonesia dan Uni Eropa memiliki arti strategis di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Kedua kawasan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat masing-masing.***













