Wakil Ketua PDM Trenggalek: Tak Ada Daerah Kaya di Indonesia Ditopang dari Tambang

Wakil Ketua PDM Trenggalek: Tak Ada Daerah Kaya di Indonesia Ditopang dari Tambang
Suasana Sarasehan 'Merumuskan Ekonomi Berkeadilan Bersama Kelestarian Lingkungan: Narasi Alternatif dari Pembangunan Lingkungan Hidup' yang digelar LHKP PP Muhammadiyah di Aula Kampus 3 Pondok Tahfiz MBS Pogalan, Trenggalek, Sabtu (20/7/2024).
Suasana Sarasehan ‘Merumuskan Ekonomi Berkeadilan Bersama Kelestarian Lingkungan: Narasi Alternatif dari Pembangunan Lingkungan Hidup’ yang digelar LHKP PP Muhammadiyah di Aula Kampus 3 Pondok Tahfiz MBS Pogalan, Trenggalek, Sabtu (20/7/2024).

LEMBAGA Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Sarasehan bertajuk ‘Merumuskan Ekonomi Berkeadilan Bersama Kelestarian Lingkungan: Narasi Alternatif dari Pembangunan Lingkungan Hidup’. Kegiatan terlaksana di Aula Kampus 3 Pondok Tahfiz MBS Pogalan, Trenggalek, Sabtu (20/7/2024).

Hadir sebagai salah seorang narasumber, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Trenggalek Soeripto yang menyoroti soal aktivitas pertambangan di Indonesia.

Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak menjamin kemajuan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Faktanya, data menunjukkan 5 daerah terkaya di Indonesia tidak ada satu pun yang penopang utamanya adalah sektor pertambangan.

“Justru Maluku Utara yang penopang utamanya adalah sektor pertambangan terbesar, malah bukan jadi wilayah yang terkaya (di Indonesia),” kelakar Soeripto menyampaikan paparannya.

Tak hanya itu, Soeripto juga mengungkap soal kepemilikan NPWP dalam industri pertambangan. “Hanya 60 persen industri pertambangan yang memang benar benar telah memiliki NPWP,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut konflik pertambangan antara korporasi dengan warga, acap kali justru menyudutkan warga. Bahkan pemerintah dalam banyak kasus cenderung berpihak kepada kepentingan korporasi.

“Hal itu menunjukkan adanya problem struktur. Itu kan membuktikan adanya upaya-upaya untuk mengatur, mengakali konstitusi, supaya kepentingannya bisa tercapai,” ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu.

Lebih lanjut, dia menyorot soal konsesi tambang yang ditawarkan oleh pemerintah bagi ormas keagamaan. Di mana Ia meminta Persyarikatan Muhammadiyah harus berhati-hati.

Baca Juga  Paripurna DPR Setujui 5 Anggota BPK RI 2024-2029

“Pertambangan adalah sektor yang menggiurkan. Namun dampaknya, juga luar biasa terhadap lingkungan, termasuk kekhawatiran Muhammadiyah akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan penguasa,” tuturnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara. Selain Soeripto dan Busyro Muqoddas, juga ada Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi, dan Aliansi Rakyat Trenggalek Jhe Mukti.

Kemudian, ada Koordinator KHM Trenggalek Trigus Dodik Susilo, Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy, Peneliti Ekologi dan Perempuan Yayum Kumai, Aktivis JATAM Ki Bagus Hadikusumo, hingga Antropolog asal Australia Prof Gerry van Klinken.

Reporter: Ubay NA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *