PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah melalui forum Konsolidasi Nasional (Konsolnas) ikut menyoroti tentang dinamika sosial politik nasional pasca pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada bulan November 2024 mendatang.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti menyampaikan butir-butir poin rekomendasi hasil Konsolnas yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta pada Ahad (28/7/2024). Dia meminta agar pemerintah bersama dengan Muhammadiyah dan berbagai komponen bangsa lainnya untuk betul-betul menegakkan keadilan sosial.

“Pemerintah bersama-sama Muhammadiyah dan komponen bangsa lainnya perlu lebih progresif dalam usaha, program dan kebijakan menegakkan keadilan sosial. Dengan mempersempit kesenjangan sosial melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan memperluas peran masyarakat disertai kebijakan mengurangi atau menata kembali peran oligarki dalam berbagai bidang kehidupan,” katanya.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyarankan agar transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan baik dan lancar, serta menghasilkan persatuan nasional.

“Transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024 hendaknya lebih terfokus pada penciptaan ekosistem kebangsaan yang kondusif disertai penguatan kehidupan demokrasi yang berkualitas, meritokrasi, good governance dan persatuan nasional yang semakin kokoh di antara elit politik dan berbagai elemen bangsa,” sebut dia.

Tak hanya itu, Mu’ti juga menyampaikan hasil Konsolnas yang juga membahas soal Pilkada serentak yang bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang di seluruh daerah dan provinsi se-Indonesia.

Dia meminta, agar Pilkada serentak betul-betul dipersiapkan dengan matang dan mengawasi dengan ketat untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam berbagai bentuk.

“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bulan November tahun 2024 hendaknya dipersiapkan secara lebih seksama dengan penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kecurangan, politik uang, transaksi-transaksi politik tercela, dan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai akhlak mulia,” terang Mu’ti.

Di sisi lain, dia juga berharap masyarakat sebagai pemilih semakin cerdas dalam memilih pada calon kepala daerah di wilayahnya masing-masing, sehingga para kepala daerah yang terpilih betul-betul mewakili keinginan dan kepentingan rakyat.

“Diharapkan masyarakat cerdas memilih agar para kepala daerah terpilih memiliki moralitas luhur, integritas tinggi, visioner, dan membuktikan leadership yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan daerahnya di atas kepentingan diri, kroni dan kelompok sendiri,” tandas Mu’ti.

Reporter: Ubay NA