PARTAI Keadilan Sejahterah (PKS) meraih suara terbanyak untuk pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Selanjutnya, PKS mulai bersiap menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta yang dijadwalkan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan ada sejumlah nama yang berpotensi diusung oleh partainya sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Salah satu di antaranya ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu ada Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dan Mantan Presiden PKS Sholibul Imam.
“Di eksternal ada nama Pak Anies Baswedan, kemudian ada juga nama dari kepolisian, mantan Kapolda juga ada,” kata Khoirudin kepada awak media di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Namun, Khoirudin belum menyebutkan siapa nama eks kapolda yang dijagokan untuk menjadi bakal cagub Jakarta. Sementara di internal partai, PKS mengusulkan nama seperti Sholibul Imam dan Mardani Ali Sera. “Kalau orang-orang yang dari kader kita ada Pak Mardani Ali Sera, kemudian ada Sohibul Iman, kemudian nama saya juga ada di survei namun saya fokus di legislatif,” terangnya.
Khoirudin menegaskan, partainya sudah memiliki indikator untuk cagub Jakarta tahun 2024 yang bakal diusung. Di mana, PKS tidak akan membedakan antara kader dan non-kader yang memang dianggap berpotensi untuk bisa memimpin Jakarta.
“Kami sudah putuskan indikatornya. Indikator calon Gubernur Jakarta untuk bisa melaksanakan platform kita. Buat kita siapa saja yang bisa menjalankan platform PKS silahkan, silakan. Kami akan terima. Nilainya sama, kader dan non-kader. Bisa menjalankan platform, ayo jadi Gubernur Jakarta, buat kebaikan Jakarta,” tegasnya.
Khoirudin menyebutkan, sosok Gubernur Jakarta nantinya harus bisa menjawab tantangan baru. Sebab, DPR RI sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Kita akan menjaring juga tentu bukan hanya pak Anies, di belakang Pak Anies ada banyak orang-orang yang bagus dan keren yang perlu kita komunikasikan untuk mewujudkan Jakarta lebih baik dari UU DKJ yang ditandatangani, kan ada 15 urusan pusat yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ini menjadi tantangan baru dan peluang baru untuk kebaikan warga Jakarta,” jelasnya.
“Kita masih diskusi, namanya masih dirahasiakan nanti pada waktunya kita akan buka, paling tidak kita masih menunggu hasil sidang MK dulu deh, biar suasana lebih dinamis,” sambungnya.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
