MAKLUMAT — Pemerintah memperkuat cadangan pangan, memperluas operasi pasar, dan membenahi distribusi antardaerah untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Langkah tersebut juga disebut sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan pasokan sejumlah komoditas strategis.
Menko Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, stabilitas harga pangan menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Menjelang akhir tahun, kebutuhan sejumlah komoditas diperkirakan meningkat sehingga persiapan stok dan distribusi perlu dilakukan sejak dini.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, kita harus bersiap dari jauh-jauh hari agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Kita perkuat cadangan pangan pemerintah, siapkan persediaan logistik dan distribusi sebaik-baiknya,” ujarnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Zulhas, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Pemerintah juga mengantisipasi kebutuhan pada periode Ramadan berikutnya agar tidak terjadi gangguan pasokan yang berujung pada lonjakan harga.
Operasi Pasar Diperluas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan, pemantauan harga pada minggu ketiga Oktober 2026 menunjukkan kenaikan harga masih terjadi di berbagai daerah, terutama pada cabai merah dan cabai rawit. Beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian.
Sebagai langkah pengendalian, pemerintah daerah bersama Perum Bulog telah melaksanakan operasi pasar di 134 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diharapkan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.
Kemendagri juga memfasilitasi perdagangan antardaerah untuk komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar pengiriman komoditas dari wilayah yang memiliki kelebihan pasokan ke daerah yang mengalami kekurangan.
Selain itu, lima tim gabungan Kemendagri dan Kementerian Pertanian diterjunkan untuk memantau 100 daerah dari 339 daerah penerima bantuan benih cabai, pupuk, dan sarana produksi pertanian. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah mendukung peningkatan produksi dan memperkuat pasokan di daerah.
Produksi dan Cadangan Beras Dijaga
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa stok beras nasional saat ini berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah.
Meski demikian, ia menyebut bahwa pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi terhadap risiko kekeringan melalui optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, serta penggunaan benih yang tahan terhadap kondisi kering.
Cadangan Beras Pemerintah, kata dia, akan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung intervensi pasar ketika terjadi tekanan harga atau gangguan pasokan. Distribusinya diperkuat melalui koordinasi antara Bulog dan pemerintah daerah.
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap disparitas harga telur ayam ras. Harga di tingkat peternak yang relatif rendah belum sepenuhnya tercermin pada harga konsumen. Untuk membantu peternak kecil, pemerintah menyiapkan dukungan pasokan pakan, termasuk jagung pakan melalui skema SPHP.
Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik tepung telur bersama BUMN guna memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
Gejolak Harga Pangan Global
Antisipasi pangan dalam negeri juga dilakukan di tengah ketidakpastian pasar global. Data FAO Food Price Index periode September 2026 yang dirujuk dalam bahan rapat tersebut menunjukkan bahwa indeks harga pangan global mencapai 136,0 poin, tertinggi sejak November 2022.
Tekanan harga internasional dipengaruhi berbagai faktor, antara lain konflik geopolitik, kenaikan harga energi dan pupuk, perubahan iklim, serta pembatasan ekspor oleh sejumlah negara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan logistik, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor komoditas tertentu.
Pemerintah menilai penguatan produksi dalam negeri, pengelolaan cadangan pangan, dan diversifikasi sumber pasokan menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Menjelang Nataru, ketersediaan stok perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman cuaca ekstrem dan gejolak ekonomi global.***
