MAKLUMAT — Pemkab Lamongan sukses menekan angka stunting dari 27,05 persen tahun 2022 menjadi 9,4 persen pada tahun 2023. Atas keberhasilannya, Pemkab Lamongan menerima apresiasi berupa insentif fiskal sebesar Rp 6 miliar atas keberhasilan dalam percepatan penurunan angka stunting.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyerahkan penghargaan insentif fiskal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2024 di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, yang menerima langsung insentif fiskal tersebut, menyampaikan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Lamongan.
“Kami berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Lamongan menjadi 9,4 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, dari sebelumnya 27,05 persen di tahun 2022,” ujar Abdul Rouf dalam keterangan resmi, Kamis (5/9/2024).
Abdul Rouf menjelaskan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Lamongan dilakukan melalui pendekatan pentahelix dan bertahap.
Penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga edukasi kepada orang tua dan remaja mengenai pentingnya pencegahan stunting.
Beberapa program inovatif yang telah diterapkan di Kabupaten Lamongan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di antaranya adalah program “1-10-100.”
Program ini memberikan bantuan makanan bergizi kepada balita stunting melalui partisipasi masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana satu paket bantuan diberikan kepada 10 anak selama 100 hari.
Penurunan stunting dikeroyok sejumlah inovasi. Antara lain, “Monalisa Berdansa” (Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa), “Sekolah Orang Tua Hebat” (SOTH), “Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia,” “Tilik Insert Bumil” (Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil), “Ransel Si Dora” (Gerakan Selamatkan Ibu Hamil Dengan Siaga Donor Darah), “Resa Bersama Dashat” (Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting), “Forikan” (Forum Gemar Makan Ikan), dan audit kasus stunting di tingkat kecamatan.
Wapres sekaligus Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menekankan pentingnya koordinasi yang lebih tajam mulai dari tingkat pusat hingga desa agar penanganan stunting bisa lebih tepat sasaran.
“Sinergi antar pemerintah pusat dan daerah hingga ke tingkat desa sangat diperlukan untuk memastikan intervensi yang efektif dalam penurunan stunting,” ujar Ma’ruf Amin.