MAKLUMAT — Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yana S Hijri menyampaikan pandangannya soal faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, sekaligus peran-peran yang bisa diambil Muhammadiyah untuk mendorong hal
Menurut Yana, kualitas demokrasi setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yakni democratic mind atau pikiran yang demokratis, democracy attitude atau sikap terhadap demokrasi, serta democracy skill atau kemampuan dan keterampilan dalam demokrasi.
“Semuanya saling terkait, democratic mind-nya sudah bagus, democracy attitude-nya bagus, tapi tidak punya keterampilannya, democracy skill-nya kurang, ya tidak bisa, begitu juga sebaliknya,” ujar Yana saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang digelar atas kolaborasi LHKP PWM Jatim bersama KPU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah (UM) Jember, Ahad (8/9/2024).
Kemudian, dalam rangka menjaga bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, yang salah satunya dilihat dari pelaksanaan pemilihan, termasuk di tingkat lokal melalui Pilkada, maka Muhammadiyah sebagai elemen masyarakat sipil harus mengambil peran-peran strategis.
Peran-peran Muhammadiyah, jelas Yana, adalah untuk mengawal demokratisasi, melaksanakan pendidikan politik, melakukan pengawasan publik, serta menjaga kesetaraan politik.
“Untuk edukasi misalnya, Muhammadiyah harus turut serta meningkatkan dan membentuk budaya partisipan, menanamkan tanggung jawab berpolitik kepada warganya, menanamkan nilai-nilai politik secara sengaja (consciousness), dan terencana, bersifat formal-informal, dan sustainability,” kata dia.
“Lalu untuk meningkatkan partisipasi publik, maka harus ada peningkatan pengetahuan rakyat berpartisipasi optimal dalam berpolitik, mempunyai pengaruh dan kekuatan bukan sebatas dalam Pilkada, melainkan berperan aktif dalam fungsi kepengawasan. Masyarakat juga didorong untuk dapat melaporkan kecurangan/pelanggaran Pilkada, termasuk berani untuk menolak money politics,” sambungnya.
Sementara itu, dalam pengawasan terhadap Pilkada 2024, dosen Ilmu Pemerintahan (IP) UMM itu menyebut pentingnya para pihak terkait dan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta elemen-elemen masyarakat untuk ikut serta menciptakan pesta demokrasi yang bebas dari pelanggaran dan kecurangan.
“Pengawasan harus melibatkan banyak pihak, mulai para stakeholders, pengawasan oleh lembaga pemantau Pemilu independen seperti JPPR, Perludem, dan sebagainya, maupun organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya dan warga Persyarikatan harus ikut andil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi,” tandas Yana.
