MAKLUMAT — Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/9/2024), menjadi panggung penetapan Iffa Rosita sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027.
Pengangkatan Iffa Rosita merupakan pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Hasyim Asyari yang dipecat karena pelanggaran etik.
Namun, penetapan ini tidak terjadi begitu saja. Ada lika-liku yang mengiringi perjalanan Iffa menuju kursi komisioner KPU RI.
“Berdasarkan urutan ke-8, yang sebenarnya berhak menggantikan Saudara Hasyim Asyari adalah Saudara Viryan. Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia,” jelas Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
“Maka, berdasarkan peringkat berikutnya, yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan adalah Saudari Iffa Rosita.”
Iffa bukanlah wajah baru di KPU. Perempuan kelahiran 30 April 1979 ini sudah menghabiskan satu dekade lebih sebagai Komisioner KPU Kalimantan Timur (Kaltim).
Dua periode, sejak 2014, Iffa mengabdi di KPU Kaltim, berjuang menyuarakan pemilu bersih dan berintegritas. Dari Samarinda, kota yang menjadi saksi perjalanan hidup dan kariernya, Iffa kini melangkah ke pentas nasional.
Sarjana manajemen dari STIE Muhammadiyah Samarinda (kini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur/UMKT) tahun 1998, dan magister manajemen Universitas Mulawarman tahun 2015, ini memiliki rekam jejak yang panjang di dunia aktivisme Muhammadiyah.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Immawati PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Samarinda. Selain itu, Iffa adalah pengurus Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Bontang, juga dosen di almamaternya.
Jejak Prestasi di KPU Kaltim
Di KPU Kaltim, Iffa bukan sekadar komisioner. Ia adalah satu-satunya perempuan yang menjadi anggota tim pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kaltim.
Sebuah peran yang tidak hanya mengandalkan kecakapan hukum, tetapi juga keberanian dalam memperjuangkan keterbukaan informasi.
Prestasi demi prestasi telah diukir Iffa Rosiita. Pada 2019, Iffa menerima penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik tingkat Lembaga Non Struktural dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI. Tak cukup sekali, penghargaan yang sama juga diraihnya dua kali berturut-turut pada 2020 dan 2021.
Menghadirkan Gagasan Segar untuk Pemilu 2024
Perjalanan Iffa ke KPU RI sebenarnya sudah dimulai pada 2022. Saat itu, ia mengikuti seleksi calon anggota KPU RI dan berhasil masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi II DPR RI.
Meski hanya berada di urutan ke-9 dari 14 nama yang terjaring di tahap akhir, Iffa menyimpan gagasan segar yang memikat perhatian. Dalam uji kelayakan itu, ia mengemukakan gagasan untuk menggunakan bantuan influencer dalam mengisi konten-konten tentang pemilu.
“Bagaimana kita ketahui bahwa pemilih milenial kita cukup tinggi. Kita akan memanfaatkan content creator profesional untuk bisa menarik minat dan keinginan mereka untuk bisa ikut serta aktif dalam Pemilu 2024,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Bagi Iffa, penggunaan media dan teknologi informasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan yang mendesak untuk dioptimalkan dalam pelaksanaan pemilu. “Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal kemampuan jangkauan yang lebih luas untuk sosialisasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Di tengah derasnya arus informasi, Iffa menyadari pentingnya meminimalisir hoaks yang semakin merajalela. “Kita ketahui, kemajuan teknologi tidak bisa membendung hoaks yang cukup tinggi. Maka, kita juga memeranginya dengan teknologi informasi,” tandasnya kala itu.
