26.3 C
Malang
Minggu, Juni 23, 2024
KilasAbdul Mu'ti: Kita Harus Punya Banyak Aktor di Struktur Negara dan Masyarakat

Abdul Mu’ti: Kita Harus Punya Banyak Aktor di Struktur Negara dan Masyarakat

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

PERSYARIKATAN Muhammadiyah perlu memiliki banyak aktor di lembaga-lembaga negara maupun di masyarakat. Kalau tidak, Organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut dimungkinkan akan semakin susah dalam berdakwah kedepannya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengingatkan hal itu ketika memberikan tausiyah dalam Tabligh Akbar dan Pengukuhan Bersama PRM dan PRA se-Cabang Paciran, Lamongan.

Menurut Prof Mu’ti, salah satu pendekatan dakwah yang bisa dijalankan oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah pendekatan struktural. Yakni, berdakwah dengan menggunakan kekuatan-kekuatan struktur di dalam negara dan di dalam masyarakat.

“Dalam kaitannya dengan struktur itu, kita bisa berdakwah lewat undang-undang (UU), bisa berdakwah lewat berbagai aturan negara,” ujarnya Ahad (24/12/2023) lalu.

Kenapa UU itu penting, lanjut Prof Mu’ti, karena UU itu bersifat mengikat terhadap warga negara dan penyelenggara negara. “UU itu mengikat Pak Camat, mengikat Pak Lurah, mengikat Pak Zainuddin (Anggota DPR RI Dapil Lamongan-Gresik), mengikat saya,” ungkapnya.

Menurut Prof Mu’ti, semua aspek dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara tidak mungkin terlepas dari UU yang berlaku.

Pendekatan struktural itu, yang kedua juga berarti sebagai pendekatan aktor atau pendekatan orang. Dalam teori perubahan, kata dia, aktor itu penting karena sangat menentukan.

“Dia (aktor) sangat menentukan, sehingga kita perlu semakin banyak aktor-aktor dakwah muhammadiyah di lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, namanya DPR, DPRD, itu penting,” tegasnya.

Tak hanya dalam lembaga legislatif, Prof Mu’ti juga menerangkan pentingnya memperbanyak aktor-aktor dakwah Muhammadiyah di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Kita juga perlu punya banyak aktor di lembaga-lembaga yang melaksanakan undang-undang, namanya eksekutif. Kita juga perlu punya aktor-aktor yang semakin banyak dalam kaitannya dengan penegakan peraturan dan undang-undang, namanya yudikatif,” tandas Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Reporter: Ubay NA

Editor: Aan Hariyanto

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer