MAKLUMAT — Pakar Hukum Tata Negara (HTN) yang juga eks Menko Polhukam, Moh Mahfud MD, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penggantian atau reshuffle terhadap sejumlah pos menteri di Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).
Ia mengaku bergembira atas penggantian sejumlah pos menteri yang dilakukan oleh Prabowo tersebut. Diketahui, ini adalah kali kedua reshuffle kabinet dilakukan oleh Prabowo, dalam periode kepemimpinannya yang belum genap berusia satu tahun.
“Alhamdulillah, kalau saya boleh memberi isyarat atas kegembiraan saya ini, saya beri dua jempol, dua jempol untuk Pak Prabowo. Kalau ada sisanya nanti untuk berikutnya,” ujar Mahfud dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya Mahfud MD Official, Senin (8/9/2025).
Prabowo Mulai Mendengarkan Aspirasi
Menurutnya, langkah reshuffle tersebut menunjukkan bahwa Prabowo telah lebih terbuka dan mau mendengarkan aspirasi serta tuntutan-tuntutan rakyat. Terlebih, setelah aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 lalu.
“Kenapa dua jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu, berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Pria yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, selama ini terdapat dua saja kemungkinan mengapa Prabowo seolah tak mau mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat.
Pertama, ia menduga ada kemungkinan bahwa memang pesan dan aspirasi masyarakat itu tidak betul-betul tersampaikan kepada Prabowo, karena ada pihak-pihak yang memagari.
“Satu, pesan ini (mungkin) tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu, yang kedua, para menteri ini nggak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya, sehingga macet terus,” katanya.
“Sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan dimana-mana, Pak Prabowo langsung merespon,” sambung pria asal Madura itu.
Quick Win Solution
Akibat situasi kekacauan tersebut, Mahfud mengaku sudah memprediksi akan ada langkah-langkah quick win solution yang harus segera dilakukan, yakni sesegera mungkin menghentikan kekacauan yang terjadi, serta melakukan penggantian atau reshuffle kabinet.
Menurut Mahfud, reshuffle kabinet adalah langkah yang juga sangat penting, terutama terhadap nama-nama yang dinilai tidak memiliki bekerja secara optimal dalam menjalankan tugasnya.
“Pertama, redakan dulu (kekacauan yang terjadi) dengan cara apapun, (redakan) seluruh kebrutalan dan penjarahan-penjarahan, serta tindak kekerasan, yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat. Yang kedua, segera reshuffle kabinet,” katanya.
Kabinet Tidak Memenuhi Syarat
Lebih lanjut, Mahfud dalam unggahan videonya tersebut bahkan menilai bahwa formasi kabinet saat ini tidak memenuhi syarat untuk bisa membawa Indonesia lebih maju.
Menurutnya, hal tersebut bukan hanya persoalan kepintaran atau kompetensinya. Ia menilai, terdapat beberapa nama yang kurang bahkan tidak tepat untuk mengemban tugas kementerian terkait.
“Kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya,” sebutnya.
3 Syarat Pejabat Kabinet
Pria yang juga pernah menjabat anggota DPR RI itu menjelaskan, ada setidaknya tiga syarat bagi para ‘personil’ kabinet untuk bisa membawa Indonesia lebih baik dan semakin maju.
“Kepintaran itu satu, artinya itu kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas, lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat,” tandasnya.
Ia menandaskan, ketiga Syarat tersebut harus terpenuhi. Tidak bisa hanya karena pintar atau berkompeten, tidak cukup juga hanya integritas, dan tidak bisa dilihat sebatas pada track record record. Ketiganya saling terkait.
“Kadang kala orang pintar sekali, tapi nggak punya integritas, tidak ngerti tugas-tugas, asal ditempatkan saja di suatu tempat,” tambah Mahfud.
Meski begitu, ia juga tak menampik bahwa ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dilakukan oleh Presiden dalam menyusun dan menentukan anggota kabinetnya. Terlebih, kewenangan tersebut adalah hak prerogatif Presiden.
Prabowo Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, diketahui Presiden Prabowo telah memberhentikan lima orang menteri, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkop Budi Erie Setiadi, Menpora Dito Ariotedjo, serta Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding.
Kemudian, Prabowo melantik lima orang menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). Mereka adalah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI/ Kepala BP2MI Mukhtarudin, Menkop Ferry Joko Juliantono, Menteri Haji dan Umrah M Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sedangkan posisi Menko Polkam untuk sementara waktu akan diisi secara ad interim, yang akan segera ditunjuk oleh Prabowo. Di sisi lain, posisi Menpora secara definitif juga akan segera dilantik berikutnya.
