KOMITMEN Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia tidak perlu diragukan. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto menyatakan, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu tidak pernah lelah untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara maju, adil, aman, bermartabat, berdaulat, dan sejahtera.
“Komitmen Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia itu merupakan aktualisasi dari darul ahdi wa syahadah,” kata Agung dalam Refreshing Al Islam dan Ke-Muhammadiyah-an (AIK) bagi seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (1/2/2024).
Agung menerangkan, konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah itu sendiri merupakan hasil keputusan dari Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Namun, keputusan tersebut sebenarnya bukan suatu yang baru bagi Muhammadiyah. Sebab, pemahaman tersebut sudah ada sejak lama.
Muhammadiyah, kata Agung, telah mengaktualisasikan pandangan Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah itu menggunakan dua metode atau cara. Yakni, lewat jalur politik praktis dan dakwah kemasyarakatan.
“Untuk metode yang pertama, yakni lewat jalur politik praktis yang telah dijalankan oleh kader-kader Muhammadiyah yang ada diberbagai partai politik,” ungkapnya.
Meski Muhammadiyah bukan partai politik, Agung menegaskan, organisasi yang didirikan tahun 1912 itu tidak membatasi kader potensialnya untuk mengaktualisasi darul ahdi wa syahadah melalui jalur politik sesuai dengan kemampuannya.
“Itu karena Muhammadiyah tidak memandang jalur politik sebagai jalan yang nista dan harus dijauhi,” tegasnya.
Namun, menurut Agung, posisi tegas terhadap politik praktis tetap harus diambil oleh Muhammadiyah. Hal itu dinilai sudah tepat karena memiliki landasan di khittah-khittah Muhammadiyah.
“Antusiasme orang Muhammadiyah ke politik memang cukup tinggi. Tapi Muhammadiyah berusaha untuk menjaga organisasinya tetap netral, dan tidak main politik praktis,” imbuhnya.
Agung menegaskan, warga dan kader Muhammadiyah kalau mau bermain politik dipersilahkan. Karena secara paham keagamaan itu juga termasuk jalur perjuangan.
“Tapi berdasarkan pengalaman dan perjalanannya, Muhammadiyah banyak memilih perjuangan lewat jalur kemanusiaan. Bukan pada politik praktis,” sambungnya.
Maka, Agung meminta, supaya Muhammadiyah secara organisasi jangan ditarik-tarik masuk ke dalam arena politik praktis, termasuk masuk ke pertarungan Pemilu 2024.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai organisasi dakwah yang netral aktif dalam urusan politik praktis,” tandasnya.(*)
Sumber: Muhammadiyah.or.id
Editor: Aan Hariyanto
