MAKLUMAT — Dosen FISIP Universitas Brawijaya (UB), Dr. Muh. Lukman Hakim, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menunjukkan tanda-tanda otoriter. Menurutnya, situasi tersebut justru mendorong mahasiswa kembali berkumpul, berdiskusi, dan mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Lukman dalam Diskusi Publik Refleksi Menuju 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diselenggarakan Ruang Nalar bersama BEM Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kampung Mahasiswa, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (16/10/2026).
“Saya senang Prabowo mulai otoriter, karena teman-teman pasti gelisah dan mulai berkumpul. Tanda-tanda Prabowo mulai otoriter kelihatan. Gerakan mahasiswa berkumpul, diskusi jalan, dan mulai kritis, semakin membaca,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Jumat (16/10/2026).
Lukman mengapresiasi penyelenggaraan diskusi publik sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengasah pemikiran. Ia menilai proses belajar tidak cukup berlangsung di ruang kuliah karena mahasiswa juga perlu membahas persoalan sosial dan politik secara langsung bersama orang lain.
“Kuliah yang sesungguhnya bukan di ruang kelas, tapi di tempat seperti ini. Proses seperti inilah yang mendewasakan kita ke depan,” tuturnya.
Ia kemudian membandingkan gerakan mahasiswa saat ini dengan pengalamannya ketika aktif dalam gerakan mahasiswa. Pada masa itu, menurut Lukman, aktivis tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga tinggal bersama warga desa untuk mendampingi mereka memperjuangkan persoalan tanah.
Lukman menilai pola advokasi semacam itu mulai berkurang. Ia melihat sebagian gerakan mahasiswa cenderung terburu-buru menggelar aksi tanpa mendalami persoalan melalui diskusi. Akibatnya, mahasiswa berisiko mengangkat isu yang belum mereka pahami secara utuh.
“Apa pun isu dari Jakarta, harus kita diskusikan ulang. Dipilah mana yang untuk rakyat,” tegasnya.
Selain pola gerakan, Lukman menyoroti kebiasaan membaca mahasiswa. Ia mempertanyakan apakah mahasiswa saat ini masih rutin membaca koran atau mengakses platform berita berbayar. Menurutnya, ketergantungan pada informasi singkat di media sosial dapat menghambat pendalaman isu jika tidak diimbangi dengan bacaan yang lebih komprehensif.
Ia menilai mahasiswa perlu memperkuat kemampuan membaca teori dan menganalisis persoalan berdasarkan data. Lukman mencontohkan sejumlah bacaan yang pernah menjadi rujukan aktivis lintas organisasi pada masa mudanya.
“Dulu mau organisasi apa pun, bacaannya sama. Ya Das Kapital, Benturan Antar Peradaban. Itu yang menurut saya perlu didorong,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Lukman juga mengkritik struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya terlalu gemuk. Ia membandingkan langkah Indonesia dengan Tiongkok yang, menurutnya, melakukan perampingan aparatur sipil negara (ASN) dan penggabungan kementerian.
Sementara itu, ia menilai pemerintah Indonesia justru memperluas struktur pemerintahan, termasuk menambah jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
“Kabinet yang ideal itu yang ramping, sehingga jalannya cepat. Dunia sedang menggalakkan agile government, ramping, gesit, efisien. Kita malah menambah,” ujarnya.
Lukman menilai politik balas budi turut memengaruhi pembentukan kabinet. Menurutnya, pemerintah perlu memberi ruang bagi oposisi agar kebijakan dapat dikritik dan pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efektif. Ia juga menyoroti tantangan mengendalikan birokrasi yang memiliki struktur besar.
Pada sektor program pemerintah, Lukman menyoroti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai kedua program tersebut perlu mendapat perhatian dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.
Berkurangnya dana transfer ke daerah, menurutnya, membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja pegawai sehingga sejumlah program untuk masyarakat berpotensi berkurang atau tidak berjalan maksimal.
“Sebenarnya semangatnya sudah bagus, tapi perlu didesain ulang,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Lukman mengapresiasi program Sekolah Rakyat (SR). Ia menilai program tersebut mulai memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk sebagian anak yang sebelumnya hidup di jalanan.
Diskusi publik itu juga menghadirkan Dosen Vokasi UMM Venus Kusumawardana dan aktivis pemuda Randi Satrizal L. sebagai narasumber. Sekitar 50 peserta mengikuti forum yang digelar Ruang Nalar bersama BEM UMM tersebut.
Penyelenggara mengadakan diskusi untuk merumuskan catatan kritis dan rekomendasi bagi arah kebijakan pemerintah pada sisa masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ruang Nalar sendiri merupakan platform media digital yang membahas isu politik, hukum, ekonomi, dan berbagai persoalan publik.
*) Penulis: M Habib Muzaki
