MAKLUMAT — Ratusan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jatim Melawan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, pada Selasa (6/5/2025).

Dalam unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day) itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang terangkum dalam tiga garis besar, yakni terkait pendidikan, buruh dan ketenagakerjaan, serta soal lingkungan dan agraria.

“Mei bukan hari perayaan, ini hari perlawanan! Mei adalah pengingat bahwa rakyat, pelajar, mahasiswa, dan buruh masih terus dijerat oleh sistem yang menindas,” tulis Aliansi Jatim Melawan dalam pers rilis yang diterima Maklumat.ID, Selasa (6/5/2025).

“Pendidikan makin mahal, akses makin terbatas, dan kampus berubah menjadi korporasi. Di sisi lain, buruh dihadapkan pada upah murah, sistem kerja fleksibel yang menindas, serta kriminalisasi saat bersuara,” sambungnya.

Komitmen DPRD Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Suli Daim, keluar dan duduk bersama, menemui serta berdialog dengan massa aksi.

“(Saya) sendirian yang menerima aksi dan berusaha menyampaikan aspirasi terkait tuntutan yang disampaikan,” ujar Suli kepada Maklumat.ID, usai menerima aspirasi dari massa aksi.

Ia mengapresiasi kritik dan aspirasi yang disampaikan Aliansi Jatim Melawan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu evaluasi dan perbaikan.

Pria yang menjabat di Komisi E DPRD Jatim itu juga menegaskan komitmennya dan memastikan bahwa pihaknya bakal meneruskan dan menindaklanjuti aspirasi serta tuntutan-tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada pihak-pihak terkait.

“Saya apresiasi atas aspirasi kritis yang disampaikan terkait beberapa kebijakan yang mereka anggap pemerintah perlu perbaikan,” sebutnya.

“Sebagai bagian dari pemerintah daerah sebagaimana UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka semua aspirasi akan saya tindak lanjuti pada pihak-pihak yang terkait,” tandas Suli Daim.

Tuntutan Massa Aksi

Beberapa tuntutan yang disuarakan Aliansi Jatim Melawan di sektor pendidikan, antara lain: stop komersialisasi pendidikan, perbaikan sistem KIP, fasilitas pendidikan yang inklusif dan ramah disabilitas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, terutama para tenaga honorer.

Massa aksi juga menuntut stop militer masuk kampus, penguatan legalitas dan pemerataan implementasi KIA, menciptakan ruang aman pendidikan, percepatan dan pemerataan digitalisasi pendidikan, evaluasi sistem zonasi, hingga perbaikan nasib guru honorer.

Sementara itu, pada sektor buruh dan ketenagakerjaan, massa aksi menuntut di antaranya: pencabutan UU Cipta Kerja ‘Omnibus Law’, penghapusan sistem outsourcing, menaikkan UMR secara adil dan layak, penolakan PHK massal dan perampasan hak buruh, menuntut pengesahan RUU PPRT, perlindungan buruh migran dan penghapusan praktik perdagangan manusia, penguatan jaminan sosial dan kesehatan buruh, hingga penyediaan lapangan kerja yang manusiawi dan ramah gender.

Sedangkan pada sektor lingkungan dan agraria, massa aksi menuntut penghentian alih fungsi lahan produktif dan ruang hidup rakyat, pemberantasan tambang ilegal, stop deforestasi dan perluasan kawasan lindung, penghentian PSN yang merampas ruang hidup, penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis, hingga menuntut keadilan iklim.