MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto sowan ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rabu (28/2/2024). Mantan Panglima TNI itu datang dengan mengenakan pakaian batik serta peci hitam.
Hadi tiba di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat pukul 19.28 WIB. Kedatangan Hadi disambut hangatnya oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti beserta jajaran pimpinan Persyarikatan lainnya.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu tampak tersenyum lebar menerima sambutan hangat dari pimpinan Muhammadiyah. Hadi pun langsung diajak menuju lantai 2 tempat diadakannya silaturahmi.
Mereka kemudian berbincang dan membahas berbagai hal menyangkut situasi terkini bangsa Indonesia. Salah satunya terkait situasi politik pasca Pemilu. Selain itu, mereka juga membincang persoalan pembebasan pilot Susi Air yang disandera.
Hadi mengatakan, silaturahmi dengan ormas agama tersebut bertujuan menjaga situasi dan kondisi pasca-pilpres dan pileg pada 14 Februari 2024 kemarin.
“Semuanya tujuannya adalah mengajak seluruh tokoh agama bahwa tetap menjaga situasi kondisi ini pasca-pileg, pilpres, dengan baik karena situasinya juga masih baik dan kita harapkan bahwa kita tetap mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya
Sementara, Mu’ti menjelaskan, selain membincang soal situasi politik pasca Pemilu, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menanyakan persoalan Papua. Terutama menyangkut persoalan keamanan dan dinamika politik di Papua.
“Tadi beliau sudah menyampaikan dinamika politik di Papua, termasuk terkait pilot yang disandera oleh kelompok masyarakat itu,” terangnya usai pertemuan.
PP Muhammadiyah sendiri, kata dia, telah memberi saran kepada Menko Polhukam terkait upaya pembebasan pilot Susi Air. Di mana segala upaya pembebasan telah dijelaskan oleh Hadi.
“Tadi kami tidak sampaikan secara khusus, tapi paling tidak beliau telah banyak menyampaikan bahwa persoalan itu (pembebasan pilot) harus diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Menurut Mu’ti, upaya pembebasan tidak boleh hanya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik. Namun, juga harus ada pendekatan yang melibatkan para tokoh agama maupun institusi agama.
“Memang kompleksitas masalah di Papua itu perlu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,” jelasnya.
Maka dari itu, Mu’ti merasa perlu upaya pembebasan pilot Susi Air dengan keterlibatan pemuka Kristiani ataupun Katolik. “Saya kira mungkin teman-teman dari kalangan Kristiani atau Katolik lebih memiliki akses untuk masalah-masalah Papua ini karena memang secara populasi masyarakat Papua ini kan mayoritas beragama Kristen dan Katolik,” serunya.
Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu menegaskan, PP Muhammadiyah sendiri mendukung semua pendekatan untuk dapat membebaskan pilot Susi Air. Namun, tidak mengedepankan pendekatan militer.
“Kami setuju itu dan semua pendekatan yang peaceful, pendekatan yang damai, yang tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua,” tandasnya. (*)
Editor: Aan Hariyanto
