MAKLUMAT — Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menuding eks Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, sebagai pengguna narkoba. Ia menyebut pihaknya memiliki bukti kuat atas dugaan tersebut, termasuk kebiasaan memesan narkoba untuk dikonsumsi di kantor DPC PDIP Surabaya.
“Menurut penelusuran yang kami lakukan, Achmad Hidayat tidak hanya mengonsumsi secara pribadi, tapi juga di kantor DPC. Ini tentu sangat mencederai institusi partai dan melecehkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya saat ditemui Maklumat.id di Surabaya, Rabu (30/7/2025).
AMI menegaskan bahwa tuduhan ini tidak berdasar pada spekulasi yang berasal dari media sosial semata. Mereka mengklaim telah mengumpulkan data dan informasi dari jaringan internal organisasi.
“Kami tentu tidak percaya begitu saja dengan apa yang ada di sosial media, maka kami coba mencari informasi dengan jaringan yang kami punya,” katanya.
Baihaki juga menyinggung peran eks Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Menurutnya, Adi patut diduga mengetahui aktivitas bawahannya. “Masak Ketua DPC PDIP (saat itu) tidak tahu? Achmad Hidayat ini kan salah satu orang kepercayaannya juga,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Rabu pagi, massa AMI menggelar aksi demonstrasi. Mereka bergerak dari kantor DPP AMI menuju Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Surabaya. Namun, Adi Sutarwijono sedang melakukan dinas luar kota di Bali.
Massa kemudian bergeser ke Kantor DPRD Kota Surabaya, namun tidak ada pihak yang menemui atau memberikan keterangan resmi. Aksi berakhir dengan pembubaran massa secara tertib sebelum pukul 11.00 WIB.
Baihaki menyatakan bahwa pihaknya memiliki informasi tingkat A1 dan sejumlah bukti yang siap dibawa ke jalur hukum. Ia juga mengaku telah mencoba menghubungi Achmad Hidayat melalui pesan WhatsApp, namun tidak mendapat tanggapan berarti.
“Kami ini cuma resah, masa politisi yang seharusnya membela dan menjadi teladan masyarakat malah seperti itu? Ini juga menyangkut nama Ketua DPRD Kota Surabaya,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Baihaki juga mempertanyakan sumber dana untuk membeli narkoba dan menegaskan bahwa jika terbukti, harus ada konsekuensi serius terhadap pejabat publik yang terlibat.
“Darimana uang untuk membeli narkoba? Jika Adi benar terlibat, tentu DPRD Kota Surabaya harus berbenah. Pecat dengan tidak terhormat!” tandasnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kapolda Jatim, BNN, hingga Polrestabes Surabaya, untuk tidak hanya memeriksa secara administratif, tetapi mengambil langkah konkret.
Ia meminta agar Kapolda Jatim, BNN, dan Polrestabes Surabaya menyelidiki kasus ini secara serius. Ia juga menekankan pentingnya melakukan tes darah, bukan hanya tes urine, terhadap semua pihak yang disebut, tanpa pengecualian.
“Kita tidak ada tendensi politik. Kita ini sayang terhadap bangsa. Kami kecewa sebagai bagian dari masyarakat Kota Surabaya. Kami masih merapatkan, tapi kami pastikan jika tidak ditindaklanjuti, ke depan kami akan adakan aksi yang lebih besar,” ujarnya.***
