MAKLUMAT — Kedai kopi di Cikini, Jakarta Pusat menjadi ruang tanya jawab terbuka, Sabtu (28/2/2026). Lebih dari 100 anak muda duduk berhadapan dengan empat anggota DPRD DKI Jakarta dalam forum “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité”, membicarakan kelayakan hidup di ibu kota secara langsung dan tanpa podium tinggi.
Forum reses yang digelar Bijak Memantau itu menghadirkan empat anggota Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD DKI Jakarta. Mereka adalah H. Ghozi Zulazmi, S.I.P. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan (dapil) Jakarta IV, Elva Farhi Qolbina, S.Sos. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dapil Jakarta I, Farah Savira dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jakarta VIII, serta Uwais El Qoroni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jakarta X.
Alih-alih duduk sebagai tamu kehormatan, para legislator itu diminta merespons langsung sejumlah pernyataan tentang kondisi Jakarta. Dalam sesi “Red Flag/Green Flag: Rate and Review Hidup di Jakarta”, mereka mengangkat bendera hijau untuk menyatakan setuju dan bendera merah untuk tidak setuju, lalu menjelaskan alasannya di hadapan peserta.
Isu yang muncul berkisar pada kualitas layanan pendidikan, jaminan kesehatan, kebijakan sosial, tata ruang, hingga transportasi publik. Peserta bergantian menyampaikan pengalaman dan pertanyaan, sementara anggota dewan menanggapi satu per satu.
Data Praksis (2025) yang dipaparkan panitia menunjukkan 38 persen populasi Jakarta adalah anak muda, dan 65 persen di antaranya mengaku peduli pada isu politik. Namun, banyak yang merasa belum terhubung langsung dengan proses penyusunan kebijakan. Melalui forum ini, panitia ingin mempertemukan dua sisi tersebut dalam percakapan terbuka.
Efraim Leonard dari Sekretariat Bijak Memantau menyebut kegiatan itu sebagai upaya mendekatkan fungsi DPRD dengan keseharian warga.
“Keputusan dan pengawasan di DPRD berkaitan langsung dengan kualitas jalan, transportasi publik, sampai pelayanan dasar. Kami ingin warga mengenal perwakilannya dan tahu bagaimana aspirasi bisa dibawa ke pembahasan anggaran dan kebijakan,” kata Efraim.
Forum berlangsung sekitar dua jam dan ditutup dengan pernyataan para anggota DPRD yang akan membawa catatan diskusi ke komisi masing-masing. Beberapa poin yang disebut antara lain penguatan pelayanan dasar dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selaras dengan kebutuhan warga.
