MAKLUMAT – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai perlu adanya penambahan pendamping haji perempuan untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan, utamanya menghadapi musim haji 2025.
Menurut Selly, hal tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak dapat tercover oleh pendamping haji laki-laki.
Hal itu dia sampaikan usai mengikuti pertemuan Komisi VIII DPR dengan Kanwil Kemenag Jawa Tengah di Semarang, Rabu (13/11/2024).
“Saya merasakan sendiri bahwa saat ini banyak sekali permasalahan ibadah yang harus ditangani oleh pendamping perempuan,” ujar Selly, melansir Parlementaria pada Kamis (14/11/2024).
“Beberapa syarat ibadah perempuan tidak dapat dilayani oleh pendamping laki-laki,” sambungnya.
Peran Krusial
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan pada pelaksanaan ibadah di Raudhah, yang menurutnya tidak mungkin jemaah haji perempuan tercover oleh pendamping laki-laki.
Sebab itu, kata Selly, adanya pendamping perempuan menjadi sangat penting dan krusial.
Apalagi, lanjutnya, saat jemaah perempuan tidak bisa melaksanakan ibadah karena menstruasi.
“Ini tentu menjadi perhatian kami. Kami sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sangat mampu menyiapkan para pembimbing ibadah perempuan,” terang Selly.
Di Jawa Tengah sendiri, lanjut Selly, kuota jemaah haji perempuan mencapai 54 persen.
Menurut dia, jumlah yang cukup besar itu tentu memerlukan jumlah pendamping haji perempuan yang ideal.
Pendamping Bagi Jemaah Lansia dan Disabilitas
Tak hanya itu, Selly juga menilai bahwa pendampingan untuk jemaah lansia dan disabilitas perlu mendapat perhatian khusus dan serius.
Menurut dia, pendampingan bagi jemaah lansia dan disabilitas selama di Tanah Air maupun di Tanah Suci masih belum maksimal.
“Pendamping haji yang menangani khusus para lansia dan disabilitas harus lebih mumpuni,” ungkapnya.
“Selama ini, pendamping-pendamping haji yang melayani lansia, baik di Saudi Arabia maupun di Tanah Air, masih dirasakan kurang maksimal. Berdasarkan pengalaman haji tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Indonesia harus dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal,” tandas Selly.
