MAKLUMAT — Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Rahmad Salahuddin TP SAg MPdI, turut menanggapi kisruh haji tahun ini, khususnya terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat.
Seperti diketahui, Kerajaan Arab Saudi tahun ini memastikan tidak akan menerbitkan visa haji furoda, atau visa mujamalah. Keputusan ini berdampak besar, ribuan calon jemaah haji pun gagal berangkat ke tanah suci.
Haji furoda sendiri merupakan jalur pelaksanaan ibadah haji yang tidak melalui kuota pemerintah Indonesia, melainkan undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi. Karena sifatnya sebagai undangan VIP, jemaah tidak perlu menunggu bertahun-tahun layaknya haji reguler maupun haji khusus.
“Yang kecewa pasti jemaah dan yang mendapatkan dampak dari ketiadaan Haji furoda adalah Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak travel,” ujar Rahmad, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Rabu (4/5/2025).
Rahmad menjelaskan, secara umum terdapat tiga skema pendaftaran haji, yakni haji reguler, haji khusus, dan haji furoda.
“Haji reguler yaitu haji yang banyak dipakai masyarakat yang biasanya menunggu beberapa tahun. Lalu ada haji khusus, di sini calon jamaah haji menunggu hanya sekitar 5 tahunan,” jelasnya.
Sementara itu, haji khusus umumnya lebih mahal dibanding haji reguler, namun waktu tunggunya jauh lebih pendek. Sedangkan haji furoda, kata Rahmad, sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi.
“Mereka (Pemerintah Arab Saudi) memiliki wewenang untuk membuka kuota haji furoda dan wewenang untuk memilih siapa saja yang bisa melaksanakan haji ini,” kata Rahmad.
Haji furoda biasanya memiliki waktu pelaksanaan yang lebih pendek dan fasilitas yang lebih baik, termasuk penginapan di lokasi strategis. Jemaah haji furoda diberangkatkan mendekati puncak haji dan pulang setelah hari tasyrik.
Masyarakat Banyak Salah Paham
Lebih lanjut, Rahmad menyoroti kesalahpahaman masyarakat terhadap skema haji furoda, yang kerap kali disamakan dengan haji khusus.
“Ada yang memberikan embel-embel fasilitas mewah dan juga pemberangkatan haji yang mendekati momen puncak haji,” ungkap pria yang juga Anggota Majelis Dikdasmen-PNF PWM Jawa Timur itu.
Padahal, kata dia, banyak jemaah furoda yang justru gagal menunaikan ibadah secara layak, karena tidak mendapatkan layanan resmi dari pemerintah Arab Saudi.
“Mereka tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan lancar mereka harus sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan penjaga (askar),” tandasnya.
Masalah juga muncul soal pembagian konsumsi. Jemaah furoda ilegal kerap mengganggu distribusi makanan karena tidak masuk dalam kuota resmi. “Misalnya jumlah konsumsi sudah ditentukan, namun ada beberapa jamaah yang menerobos sehingga hal tersebut mengurangi jatah makan jamaah lainnya,” tambah Rahmad.
Pentingnya Edukasi, Pahami Skema Haji
Rahmad mengingatkan bahwa jika tidak ada undangan resmi, penyedia layanan haji furoda tidak bisa memberangkatkan jemaah. “Jika tidak ada undangan, maka mereka tidak bisa diberangkatkan. Seandainya diberangkatkan, pun itu nekat,” sorotnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa furoda bukanlah sesuatu yang bisa dijual bebas. “Di masyarakat, seolah-olah haji ini itu dijual. Padahal yang bisa dipilih oleh masyarakat umum adalah haji khusus,” tegas Rahmad.
Untuk itu, edukasi kepada masyarakat menjadi penting agar tidak terjebak oleh tawaran yang tidak realistis. Skema haji khusus masih menjadi opsi aman dan resmi yang bisa dipilih oleh masyarakat.
“Yang paling aman, supaya tidak terjadi keributan apalagi di media, masyarakat harus tahu (detail skema) haji furoda,” sebut Rahmad.
Ia mengingatkan bahwa ibadah haji adalah panggilan Allah, bukan sekadar soal kemampuan finansial atau kemudahan akses.
“Karena Allah bisa memanggil, bisa dengan cara, media, takdir, qada, dan qadar seperti apa saja, insya Allah akan terpanggil,” pungkas Rahmad.